Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Polusi DKI

Jokowi Diminta Turun Tangan Atasi Polusi DKI
Polusi di Jakarta. ( Foto: B1/Primus Dorimulu )
Erwin C Sihombing / JAS Selasa, 17 September 2019 | 15:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan mengatasi polusi udara di DKI Jakarta yang hingga kini masih dalam level mengkhawatirkan. Pasalnya Instruksi Gubernur (Ingub) No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara yang diterbitkan Gubernur Anies Baswedan tidak membawa dampak siginifikan.

Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menuturkan, sudah sepatutnya pemerintah pusat mengambil peran untuk menekan polusi udara. Tanpa adanya peran dari pemerintah pusat, penyelesaian krisis udara bakal jalan di tempat.

"Pusat juga harus bertanggung jawab, karena PP pengendalian pencemaran udara sebagai pangkal kebijakan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan juga terbukti tidak mampu memberikan perlindungan kepada warga," kata Bagus, di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Bagus menilai, Presiden Jokowi bisa mendorong agar Gubernur DKI, Jabar dan Banten saling berkoordinasi untuk menekan pencemaran udara. "Karena ketiga daerah ini, terutama di beberapa titik mengalami krisis udara, dan juga saling menyumbang pencemaran," ujar dia.

Bagus meyakini, tanpa adanya koordinasi di antara kepala daerah, isu polusi masih terus melanda DKI dan semakin lamban penanganannya maka semakin membiarkan masyarakat terus terpapar polusi. Sementara sejauh ini di antara kepala daerah terkait tidak terlihat adanya upaya bersama untuk mengatasi polusi.

Dia menilai, ingub Anies dalam mengendalikan kualitas udara sudah gagal. Setidaknya terlihat dari pelaksanaan perluasan ganjil-genap yang tidak bisa menekan polusi kecuali meningkatkan jumlah pengguna MRT dan Transjakarta.

Kegagapan DKI mengatasi polusi, lanjut Bagus, juga dapat dilihat dari lambannya Gubernur Anies mengevaluasi Ingub No 66 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Gubernur memilih untuk mengevaluasi dalam waktu tiga bulan padahal Ingub tersebut dalam kurun satu bulan tidak bisa menyelamatkan DKI dari deretan kota dengan udara tidak sehat.

"Penyelesaian krisis udara di jakarta tidak cukup hanya jika diselesaikan oleh kebijakan dari Jakarta saja," tekan Bagus.



Sumber: Suara Pembaruan