Pembangunan Bekasi Masif

Pembangunan Bekasi Masif
Pegawai Ombudsman RI Perwakilan Jakarta‎ Raya saat melakukan sidak ‎ke kantor Samsat Kota Bekasi, Kamis (5/9/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Mikael Niman / HS Rabu, 18 September 2019 | 12:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tokoh masyarakat Bekasi, Abdul Manan, menceritakan terjadinya pembangunan besar-besaran atau berskala luas (masif) saat kepemimpinan Rahmat Effendi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan menjabat Wali Kota Bekasi definitif pada 2012 lalu.

Dalam periode itu, pengembang properti Summarecon meresmikan jembatan layang KH Noer Ali Summarecon Bekasi. Jembatan ini sebagai akses penghubung antara wilayah Bekasi Utara dan Bekasi Selatan. Sebelum dilirik Summarecon, kawasan tersebut merupakan rawa-rawa dan persawahan yang nilai jual obyek pajak (NJOP) masih rendah.

Setelah dibuka jembatan layang KH Noer Ali Summarecon Bekasi, perkembangan pesat mulai terasa di Kota Bekasi. Di sekitar kawasan Summarecon Bekasi, NJOP melambung tinggi, pusat perekonomian berkembang pesat. Tak hanya itu, di lokasi lain pembangunan pusat perbelanjaan semakin banyak, pembangunan apartemen semakin gencar, rumah sakit, sekolah, kampus, semakin menjamur.

“Pembangunan pesat di Kota Bekasi terjadi saat Rahmat Effendi sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Terjadi perubahan besar di Kota Bekasi,” ungkap Abdul Manan.

Pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tingkat II Bekasi (1994) ini mengungkapkan apresiasianya terhadap kepala daerah terdahulu mulai dari Wali Kota Administratif (Kotif) Bekasi Andi Sukardi (1988-1991), Wali Kotif Bekasi Soejono (1992-1996), Wali Kotif Bekasi Kailani AR (1996-1997) dan menjabat Wali Kota Bekasi periode Maret-Oktober 1997, Wali Kota Bekasi Nonon Sonthanie (1998-2003). Lalu, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Akhmad Zurfaih dan Mochtar Mohamad (2003-2008). Kemudian, Mochtar Mohamad menjabat Wali Kota berdampingan dengan Rahmat Effendi sebagai Wakil Wali Kota periode 2008-2013.

Dia menegaskan, kepemimpinan daerah harus dapat mengelola semua potensi daerah. Penarikan pajak dari investor, pengembang dan sebagainya dikembalikan lagi utuk kepentingan masyarakat. “Pembangunan infrastruktur, polder air (kolam retensi), pelebaran jalan yang digunakan dari pajak untuk kepentingan warga,” tuturnya.

Selain itu, potensi lain seperti kedekatan hubungan dengan DKI Jakarta, Kota Bekasi memperoleh dana hibah untuk pembangunan di wilayah perbatasan dan kelancaran operasional truk sampah DKI Jakarta menuju ke TPST Bantargebang.

Berdasarkan data, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) berupa rumah tinggal tahun 2012 sebanyak 2.338 bangunan, tahun 2013 sebanyak 1.975 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 1.906 bangunan. Sementara IMB untuk perumahan (rumah kompleks) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012 sebanyak 1.671 bangunan, tahun 2013 sebanyak 356 bangunan, dan tahun 2014 sebanyak 49 bangunan (Bappeda Kota Bekasi 2015).

Perumahan dan tempat tinggal di Kota Bekasi berpusat di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, dan Bekasi Utara. Sedangkan di bagian Selatan Kota Bekasi masih banyak wilayah yang belum terbangun seperti di Kecamatan Jatiasih, Jatisampurna, Bantargebang dan Mustikajaya (Dinas Tata Kota Bekasi 2013).

Juga terjadi, perubahan luas antara lahan bervegetasi dengan lahan terbangun selama 15 tahun terakhir. Luas lahan vegetasi berkurang sebesar 4.805 hektare (ha) dan lahan terbuka yang berkurang sebesar 752 ha. Sementara lahan terbangun menjadi bertambah sebesar 5.596 ha.

“Keberanian dan ketegasan kepala daerah dalam membuat lompatan program pembangunan, membuat wajah Kota Bekasi semakin berubah dengan pembangunan yang pesat,” tuturnya.



Sumber: Suara Pembaruan