DKI Putuskan Kalideres Tetap Jadi Tempat Penampungan Sementara

DKI Putuskan Kalideres Tetap Jadi Tempat Penampungan Sementara
Ratusan pengungsi pencari suaka, masih bertahan di tempat penampungan sementara, Jalan Bedugul, Komplek Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, Senin (9/9/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / BW Kamis, 19 September 2019 | 13:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Taufan Bakri menegaskan, gedung eks Kodim di Kalideres, Jakarta Barat tetap menjadi tempat penampungan sementara para pengungsi pencari suaka.

Mereka akan di sana hingga nanti ditetapkan tempat penampungan hasil kesepakatan antaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM; Kementerian Sosial; Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.

“Ya mungkin sementara. Kita kan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Sosial sudah siap, ya kita lihat siapnya itu, tempatnya itu menampung atau tidak,” kata Taufan Bakri, Kamis (19/9/2019).

Kalau pun nanti hasil kesepakatannya, Pemprov DKI diminta mencari tempat, pihaknya sudah menyediakan beberapa alternatif tempat penampungan. Hanya saja, Taufan Bakri enggan mengungkapkannya. Karena data lokasi yang dia punya itu hanya untuk diketahui pimpinannya, Gubernur DKI Jakarta.

“Saya punya beberapa tempat. Karena enggak diminta, saya simpan. Konsumsi saya kan khusus untuk Gubernur saya dong. Tinggal bilang, ada beberapa tempat, pak. Ini satu, dua, tiga, silakan pilih pak. Kalau sama orang lain, ya jangan dong,” ungkap Taufan Bakri.

Mengenai kabar gedung eks Kodim di Kalideres akan dipinjamkan Pemprov DKI kepada UNHCR, Taufan Bakri mengatakan itu menjadi kebijakan Gubernur. “Bisa saja seperti itu. Kalau itu kebijakan Pak Gubernur. Tapi apakah UNHCR punya nomenklatur untuk mengelola suatu shelter. Jadi kalau ada perintah Gubernur, ya jalanlah,” tegas Taufan.

Untuk bantuan yang diberikan Pemprov DKI kepada para pengungsi pencari suaka yang masih bertahan di Kalideres, Taufan Bakri mengatakan hanya untuk kebutuhan dasar, yaitu air dan listrik. Untuk makanan, Pemprov DKI tidak dapat memberikannya karena keterbatasan kemampuan.



Sumber: BeritaSatu.com