Pemprov DKI Beri Diskon Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 50 Persen

Pemprov DKI Beri Diskon Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor 50 Persen
Warga melalukan transaksi perpanjangan pajak kendaraan bermotor di mobil SAMSAT keliling di “car free day” Bundarah HI, Jakarta, Minggu 28 Juli 2019. ( Foto: Antara / Suwanti )
Ahmad Salman / AIS Kamis, 19 September 2019 | 22:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan pemilik kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut setelah lima tahun masa berlaku STNK jatuh tempo, maka datanya akan dihapus dan tak bisa diaktifkan lagi.

Ini artinya kendaraan itu bakal berstatus bodong dan ilegal untuk digunakan di jalan raya.

Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI menyebutkan kendaraan di Ibu Kota yang menunggak pajak jumlahnya mencapai 2,2 juta unit. Sementara total tunggakan untuk kendaraan roda empat mencapai Rp 800 miliar dan kendaraan roda dua Rp 1,6 triliun.

Meski demikian untuk meringankan beban pemilik kendaraan yang masih menunggak pajak, BPRD DKI Jakarta kembali memberikan keringanan atau potongan atas pokok pajak dan pembebasan sanksi pajak kendaraan bermotor hingga 50 persen.

Program ini rencananya berlangsung sejak 16 September hingga 30 Desember 2019.



Sumber: BeritaSatu TV