Ganti Rugi Warga Bidara Cina Masih Tunggu Tim Penilai

Ganti Rugi Warga Bidara Cina Masih Tunggu Tim Penilai
Sebuah alat berat digunakan untuk mengerjakan tahap awal proyek pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) di Jalan Otista 3, Jakarta Timur, Selasa (13/5). ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Erwin C Sihombing / WBP Jumat, 20 September 2019 | 21:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Bambang Hidayah mengatakan, kelanjutan pengerjaan proyek inlet sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT) di Bidara Cina, Jakarta Timur (Jaktim) masih menunggu besaran ganti rugi dari tim apraisal (penilai).

"Sejatinya tanah siapa pun pasti akan kita bayar. Asal jangan salah orang. Karena itu kami masih menunggu penilaian dari tim apraisal dan pengukuran bidang tanah. Itu semua masih dalam proses sekarang ini," kata Bambang Hidayah di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Pengerjaan proyek sodetan untuk mengalihkan 65 meter kubik per detik debit banjir dari Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sempat terhenti lantaran adanya perlawanan warga Bidara Cina yang menggugat pemerintah pusat dan Pemprov DKI yang menghendaki pembebasan lahan dan biaya ganti rugi.

Gugatan warga tersebut dimenangkan oleh pengadilan baik di tingkat pertama hingga banding. Belakangan BBWSCC bersama DKI mengajukan kasasi. Namun baik pemerintah maupun DKI akhirnya mencabut permohonan kasasi ini yang artinya mau membayar ganti rugi.

Bambang mengatakan, besaran biaya ganti rugi dari pemerintah bakal mengikuti keputusan tim apraisal. Namun sebelum menuju ke sana terdapat tahapan yang mesti dilewati, antara lain penunjukan lokasi (penlok)dari Gubernur Anies Baswedan, proses pengukuran dan inventarisasi.

Selanjutnya pengumpulan berkas desa atau bukti surat kepemilikan, penerbitan peta bidang dan pengumuman. "Setelah itu baru ada penilaian dari tim apraisal. Kemudian proses itu masih berlanjut hingga musyawarah bentuk ganti kerugian, validasi BPN dan proses pembayaran ganti rugi," jelas Bambang Hidayah.

Bambang belum bisa memastikan kapan pengerjaan sodetan yang sempat terhenti ini bakal dilanjutkan. Namun dia menegaskan pengerjaan sodetan bakal menekan potensi banjir dari Ciliwung. Sedangkan anggaran pembebasan lahan berasal dari APBN. "Setidaknya kegiatan ini bisa berlanjut dan warga nanti bisa merasakan manfaatnya. Pengerjaan ini untuk kepentingan warga juga," tutur Bambang Hidayah.



Sumber: Suara Pembaruan