13 Pasal Usulan PKS Terkait Pemilihan Gubernur dan Wagub DKI Ditolak

13 Pasal Usulan PKS Terkait Pemilihan Gubernur dan Wagub DKI Ditolak
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Lenny Tristia Tambun / AMA Senin, 23 September 2019 | 12:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI, Muhammad Arifin mengatakan, dalam penyusunan rancangan tata tertib (Tatib), fraksinya mengusulkan 13 pasal tambahan terkait proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur (wagub) DKI.

Sayang usulan tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam Tatib. Sebab sudah ada Tatib yang disusun Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wagub DKI. Seluruh anggota dewan sepakat, proses pemilihan wagub DKI diserahkan pada hasil Tatib Pansus DPRD DKI periode 2014-2019.

“Akhirnya, musyawarah mufakat yang dilakukan dengan hasil semuanya sepakat untuk pemilihan wagub DKI tetap mengacu pada hasil yang telah ditetapkan pansus pemilhan wagub DKI dari anggota DPRD yang kemarin,” tegas Muhammad Arifin di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Meski demikian, ia mengaku ada dinamika selama penyusunan Tatib tersebut. “Biasa, namanya politik, pasti ada dinamika. Dan, penyusunan Tatib juga ada dinamikanya. Ya saat dinamisnya adalah terkait dengan usulan Fraksi PKS. Penambahan 13 pasal untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI,” kata Muhammad Arifin.9/2019).

Usulan itu diberikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“PP ini merupakan aturan yang memandu kita untuk membuat Tatib DPRD DKI. Dalam pasal 24 di PP tersebut disebutkan bahwa mekanisme pemilihan gubernur dan wagub harus diatur dalam Tatib DPRD DKI,” ujar Muhammad Arifin.

Berdasarkan hal itu, Fraksi PKS memperjuangkan untuk memasukkan 13 pasal tambahan tentang proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Alasannya, memasukkan 13 pasal tambahan itu, bukan hanya ingin mengisi kekosongan wagub yang sudah berlangsung selama satu tahun. Tetapi juga mengantisipasi bila peristiwa gubernur atau gubernur di DKI Jakarta kemudian dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden.

“Pasal tambahan ini untuk mengantisipasi bila gubernur dan wagub berhalangan tetap karena maju dalam Pilpres. Ini sudah pernah terjadi di DKI, sewaktu Joko Widodo (Jokowi) jadi gubernur maju menjadi presiden. Begitu juga Sandiaga Uno dari wagub lalu dipilih menjadi cawapres,” terang Muhammad Arifin.

Tidak mustahil, lanjutnya, bila nanti pada tahun 2022 dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI, lalu dua tahun kemudian, gubernur dan wakil gubernur terpilih tersebut, maju menjadi calon presiden dan wakil presiden.

“Itu sangat mungkin terjadi. Jadi perlu diantisipasi dalam Tatip DPRD DKI. Karena tatib kan dibuat untuk lima tahun kedepan,” papar Muhammad Arifin.



Sumber: BeritaSatu.com