TGUPP Diminta Transparan Tunjukkan Kinerja

TGUPP Diminta Transparan Tunjukkan Kinerja
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Beritasatu.com/Lenny Tristia Tambun)
Carlos Roy Fajarta / YUD Senin, 7 Oktober 2019 | 09:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polemik mengenai keberadaan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di tubuh Pemprov DKI Jakarta menjadi perdebatan di kalangan fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta.

Sejumlah fraksi seperti PDI-P dan PSI mempersoalkan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp 18,99 miliar pada APBD 2019, menjadi Rp 26,5 miliar yang diusulkan di KUA-PPAS tahun 2020. Mereka meminta alokasi anggaran TGUPP tidak dibebankan pada APBD, bahan ada yang meminta TGUPP untuk dibubarkan.

Meskipun akhirnya terangkan oleh Kepala Bappeda Sri Mahendra kenaikan anggaran yang diusulkan tidak mencapai Rp 26 miliar melainkan menjadi Rp 21 miliar. Kenaikan ini karena ada penyesuaian jumlah dan grade (tingkat golongan) anggota TGUPP.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S. Andyka melihat polemik perihal TGUPP harus dilihat dengan cermat dan kepala dingin. Ia melihat penilaian terhadap TGUPP karena selama ini mereka berada langsung di bawah arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kita akan minta TGUPP lebih transparan membuka apa yang sudah dicapai sesuai RPJMD dibuka saja dan yang akan segera dicapai," ujar Andyka, Minggu (6/10/2019) siang ketika ditemui di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara.

Ia menyebutkan salah satu prestasi dari TGUPP yang harus diketahui oleh publik adalah dimenangkannya sengketa tanah yang akan dibangun Stadion BMW atau Jakarta International Stadium (JIS) di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

"TGUPP masih efektif dan sangat diperlukan. Apalagi sampai saat ini Gubernur masih bekerja sendiri belum didampingi Wagub. Saat ini RPJMD hanya dilaksanakan Anies dibantu oleh Bappeda, Sekda dan Deputi," tuturnya.

Ia menyebutkan belum ada alasan yang kuat untuk membubarkan TGUPP. Pihaknya mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui TGUPP lebih transparan dalam menunjukkan hasil kerja dan kinerja dalam mewujudkan 73 program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

"SKPD jangan terlalu berlebihan menunggu TGUPP dalam berbagai tugasnya. SKPD & UKPD bekerja dalam tugasnya masing-masing, harus berkolaborasi dengan TGUPP dan DPRD, jadi mereka tidak boleh buang badan begitu saja dalam menjalankan tugasnya," tandas Andyka.

Menurut hasil pengamatan Beritasatu.com di lokasi Stadion Jakarta International Stadium (JIS) Senin (7/10/2019) pagi, proyek di lahan tersebut masih banyak paku bumi yang beroperasi. Sedangkan para pekerja tampak dalam jumlah lebih banyak dan ramai dibandingkan sebelum diputuskannya sengketa PTTUN.



Sumber: Suara Pembaruan