Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Terkendala Perubahan Lokasi

Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Terkendala Perubahan Lokasi
Warga beraktivitas di dekat tanggul laut yang telah selesai dibangun di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta, 11 Februari 2019. Pembangunan tanggul laut tersebut merupakan bagian dari program Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) untuk mencegah ancaman banjir rob serta penataan kawasan pesisir pantai utara Jakarta dan sekitarnya. (Foto: Antara / Aprilio Akbar)
Lenny Tristia Tambun / FMB Senin, 7 Oktober 2019 | 11:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Adanya perubahan lokasi pengerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, membuat pengerjaan tanggul laut raksasa terkendala.

Awalnya, Pemprov DKI menargetkan pembangunan tanggul laut National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A akan rampung pada tahun 2020. Pembangunan tanggul yang menjadi tanggung jawab DKI, adalah di kawasan Kamal Muara, Pasar Ikan Luar Batang dan Kali Blencong di Jakarta Utara.

Namun, menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini, ada dua hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian pengerjaan tanggul pengamanan tersebut.

“Kendala pertama, adanya perubahan lokasi pengerjaan tanggul laut raksasa tersebut. Rencana awalnya kan, pengerjaan tanggul laut raksasa ini kan juga ada dari swasta. Ternyata kemarin lagi ada pembagian beberapa lokasi yang dulu dikerjakan swasta, terus diambil alih oleh Pemprov DKI dan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (kempupera),” kata Juaini kepada Beritasatu.com, Senin (7/10/2019).

Hingga saat ini, lanjut Juaini, pihaknya bersama Kempupera sedang membicarakan pembagian lokasi mana yang harus dikerjakan Pemprov DKI dan Kempupera. “Sekarang masih dibicarakan lokasi-lokasinya yang harus kita kerjakan. Kita lagi menunggu kesepakatan dengan Kempupera,” ujar Juaini.

Seperti diketahui, NCICD Fase A ada sepanjang 62,62 kilometer, dan DKI dan pemerintah pusat memiliki kewajiban membangun masing-masing 8 kilometer. Tanggul yang dibangun oleh pemerintah pusat sendiri sudah dilaksanakan sepanjang 4,5 kilometer di kawasan Kali Baru.

Kendala kedua, masih ada pemukiman masyarakat di sepanjang lokasi yang akan dibangun tanggul pengamanan pantai tersebut, sehingga membutuhkan relokasi warga sebelum pengerjaan dimulai.

“Selain ada perubahan pembagian lokasi, juga kondisi di lapangan. Memang di situ ada pemukiman juga di lokasi. Harus ada relokasi,” terang Juaini.



Sumber: BeritaSatu.com