PSI Nilai Perbaikan Rumah Dinas Gubernur Belum Urgen

PSI Nilai Perbaikan Rumah Dinas Gubernur Belum Urgen
Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta ( Foto: cerita.co.id )
Bhakti Hariani / FMB Rabu, 9 Oktober 2019 | 11:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menilai perbaikan rumah gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memiliki urgensi yang harus disegerakan untuk dilakukan.

William menuturkan, ajuan perbaikan ini juga belum jelas dan mendetail perihal poin-poin apa saja yang menjadi fokus perbaikan rumah dinas tersebut. Fraksi PSI juga belum mendapatkan penjelasan dari dinas terkait untuk perbaikan rumah dinas gubernur.

Wow, Perbaikan Atap Kayu Rumah Dinas Anies Rp 2,4 Miliar

"Kami Fraksi PSI mendorong untuk segera dilakukan pembahasan APBD 2020. Kalau ini sudah dilakukan maka jelas bisa diketahui dan dipetakan untuk apa-apa saja perbaikan tersebut. Kalau belum ada pembahasan maka akan sulit dilakukan dan diketahui secara mendetail," ujar William ketika dihubungi, Rabu (9/10/2019).

Dia menuturkan bahwa DPRD DKI Jakarta memiliki waktu yang sangat singkat terlebih hingga saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk demikian pula dengan penetapan pimpinan dewan definitif.

"Kami semua berkejaran dengan waktu. Kalau ini bisa segera terealisasi maka pembahasan APBD 2020 bisa segera dilaksanakan. Tentunya ini akan sangat baik karena kita semua akan mengetahui penggunaan APBD 2020 itu untuk apa-apa saja. Sehingga dapat dengan detail dipetakan," tutur William.

Usulan Renovasi Rumah Dinas Bukan Keinginan Anies

Ditegaskan William pembahasan APBD 2020 harus segera dilakukan karena APBD adalah uang rakyat dan bukan merupakan uang pribadi milik gubernur. Sehingga rakyat berhak tahu untuk apa saja uang mereka digunakan.

Diungkap William, terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan nilai anggaran hampir Rp 100 trilliun. Idealnya setiap kegiatan layak, bahkan harus dibahas satu per satu.

"Mungkinkah pembahasan APBD 2020 dengan eksekutif dilakukan dengan tempo waktu 1-2 bulan saja? Rasanya sangat sulit, sedangkan APBD 2020 harus disahkan sebelum tahun 2019 berakhir," kata William.

Fraksi PSI mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. "Karena sekali lagi, ini bukan uang anggota DPRD atau gubernur DKI, tetapi ini adalah uang Anda, masyarakat DKI Jakarta," pungkas William.

Ini Alasan Biaya Perbaikan Rumah Dinas Anies Rp 2,4 Miliar



Sumber: Suara Pembaruan