Ombudsman Minta DKI Tidak Istimewakan PKL
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ombudsman Minta DKI Tidak Istimewakan PKL

Rabu, 9 Oktober 2019 | 11:39 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta Pemprov DKI untuk tidak mengistimewakan pedagang kaki lima (PKL) hingga mengakomodasinya di atas trotoar. Ombudsman mengingatkan adanya aturan hukum mengenai fungsi jalan dan mendorong pemerintah untuk melaksanakan atutan-aturan itu.

"Pada prinsipnya, penggunaan jalan dan sarana pendukungnya merupakan kewenangan Polri yang dalam UU Lalu Lintas sudah dijelaskan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan lain. Kalaupun ada kegiatan non-lantas harus seizin Polri," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P. Nugroho, di Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Keseriusan DKI mengakomodasi PKL di atas trotoar setidaknya ditunjukan dari pernyataan Wakil Wali Kota Jakpus Irwandi yang menyebut penataan trotoar di tiga wilayah di Jakarta bakal mengakomodasi PKL.

Ketiga wilayah tersebut adalah Senen Cikini, dan Agus Salim. Dari lebar trotar 8 meter nantinya bakal dibagi 2,5 meter untuk PKL. Sementara Kadis UMKM DKI DKI Adi Ariantara menyatakan hingga kini pihaknya masih mengkaji desain PKL di trotoar.

Teguh mengaku hingga kini belum diajak berkoordinasi dengan Pemprov DKI mengenai hal tersebut. Dia malah meminta Gubernur Anies untuk membatalkan rencana tersebut karena mengakomodasi PKL di atas trotoar melanggar aturan hukum.

Menurut Teguh, Pasal 131 ayat 1 UU Lalu Lintas sudah secara eksplisit menegaskan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Pasal 45 UU Lalu Lintas juga menegaskan trotoar sebagai fasilitas pendukung lalu lintas.

Negara bahkan memberi penghormatan kepada pejalan kaki dengan mencantumkan ancaman pidana dalam Pasal 274 ayat (2) dan Pasal 275 ayat (1) UU Lalu Lintas kepada siapapun yang merusak atau menggangu fungsi jalan termasuk fasilitas pendukung penyelanggaran lalu lintas.

"Peraturan Pemerintah No 34/2006 tentang Jalan lebih menegaskan fungsi trotoar tersebut. Pasal 34 ayat (4) menyatakan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki," ujar Teguh.

Teguh menegaskan pihaknya bakal melakukan langkah koreksi jika Pemprov DKI nantinya mengeksekusi rencananya itu. "Kalau rencana itu sudah menjadi agenda resmi pemprov, kami punya hak untuk melakukan pemeriksaan atas prakarsa sendiri," tegasnya.

Pemprov DKI, kata Teguh, sebaiknya mengoptimalkan Perda No 2/2002 tentang Perpasaran Swasta yang mewajibkan pengusaha pasar swasta untuk menyediakan lahan bagi PKL antara 10-20 persen.

Teguh meyakini langkah tersebut lebih tepat dikedepankan DKI ketimbang memaksakan aturan dengan menyediakan lahan di atas trotoar bagi PKL. Terlebih Perda No 7/2012 menegaskan bahwa Gubernur DKI dapat melakukan penagihan kepada para pemilik gedung yang belum mengakomodasi PKL.

"Kebijakan populis tidak harus melanggar hukum. Menempatkan PKL di pasar swasta dan di gedung-gedung yang wajib menyerahkan PSU juga kebijakan populis tetapi tidak melanggar hukum," katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat perkotaan Nirwono Joga juga menyatakan pendapat yang senada. Nirwono menilai, selama UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku maka seluruh pemda di Indonesia seharusnya melarang PKL berjalan di atas PKL.

Nirwono menegaskan, Gubernur Anies tidak bisa menggunakan aturan hukum di bawah UU sebagai dasar hukum untuk mengakomodasi PKL di atas trotoar.

"Selama UU kita masih melarang sebaiknya dipatuhi. Trotoar dibangun untuk pejalan kaki utamanya bukan untuk menampung PKL," kata Nirwono.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

25 September, Jalur Layang Stasiun Manggarai Mulai Beroperasi

Pembangunan jalur layang kereta api (elevated track) Bogor Line di Stasiun Manggarai telah selesai dan siap dioperasikan mulai Sabtu (25/9/2021).

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Ditutup Pemerintah, Pengelola TPS Liar Pasrah

Pengelola tempat sampah (TPS) liar yang berada di bantaran Kali Cisadane mengaku pasrah dengan langkah pemerintah yang menutup TPS yang mereka kelola.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Kasus Penembakan di Tangerang, Polisi Periksa 12 Saksi

Polisi masih mengumpulkan alat bukti, termasuk keterangan saksi dan hingga kini sudah ada 12 saksi yang diperiksa.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Polisi Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Penyidik berencana melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka lain, terkait kasus kebakaran Lapas Tangerang

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Tangerang Tunda Pelaksanaan PTM Terbatas PAUD dan SD

Kota Tangerang menunda kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk tingkat PAUD dan SD

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Kampung Tangguh Bersinar Bogor Ubah Red Zone Jadi Zero Narkoba

Keberadaan Kampung Tangguh Bersinar (Bersinar) diharapkan bisa mengubah kawasan rawan narkoba (red zone) menjadi nol (zero) peredaran narkoba.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Ini Asal Senjata dalam Penganiayaan Libatkan Anggota DPRD Tangerang

Senjata jenis airsoft gun yang dipakai dalam peristiwa tersebut ternyata milik sopir anggota DPRD Kota Tangerang Epa Emilia, Pabuadi.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Antisipasi Banjir, 26 Titik Tanggul Kritis Sungai Citarum Segera Diperbaiki

Sebanyak 26 titik tanggul masuk kategori merah atau sangat kritis di tanggul Sungai Citarum yang berada di Kabupaten Bekasi akan segera diperbaiki.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

Polisi Bekuk Penebar Paku di Jalan Gatot Subroto dan MT Haryono

Polisi menangkap BIP (43), yang diduga menebarkan paku untuk mendapatkan keuntungan dari tambal ban kendaraan, di kawasan Jalan Gatot Subroto dan MT Haryono.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021

980 Ibu Hamil Jadi Target Vaksinasi di Cikarang Selatan

Puskesmas Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi mendata, sebanyak 980 ibu hamil (bumil) di wilayahnya menjadi target pemberian vaksinasi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 24 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

Ketua KPK Umumkan Penetapan Tersangka Azis Syamsuddin

NASIONAL | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings