PSI Kritik Anies yang Tolak Buka Anggaran ke Publik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PSI Kritik Anies yang Tolak Buka Anggaran ke Publik

Rabu, 9 Oktober 2019 | 23:00 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana menilai ada upaya menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran. Langkah ini menjadi sebuah kemunduran bagi transparansi anggaran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

“Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran diupload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diupload di website apbd.jakarta.go.id. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10/2019).

Untuk itu, Fraksi PSI DPRD DKI sudah secara resmi melayangkan surat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pada 9 Agustus 2019. Dalam surat tersebut, pihaknya meminta Anies Baswedan membuka dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik.

Namun, dua bulan berlalu, Anies Baswedan belum menindaklanjuti permintaan Fraksi PSI DPRD DKI. “Partai sudah bersurat meminta secara resmi, tolong dokumen anggaran dibuka ke publik,” ujar William Aditya Sarana.

Padahal, lanjut William Aditya Sarana, nilai anggaran yang disusun dalam KUA-PPAS DKI 2020 sangat besar, hampir Rp 100 triliun. Jika dokuman anggaran itu tidak dibuka untuk publik, maka masyarakat tidak dapat mengetahui anggaran tersebut dialokasikan untuk apa saja.

“APBD 2020 ini besar sekali, hampir Rp 100 triliun. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov susun? Kami minta semua dibuka supaya terang benderang,” jelas William Aditya Sarana.

Diungkapkan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta berkilah dokumen KUA-PPAS 2020 tidak dapat dibuka ke publik karena belum sah menjadi produk hukum final.

William Aditya Sarana menilai pandangan tersebut salah dan mengada-ada karena publik harus mengetahui seperti apa isi dokumen KUA-PPAS yang disusun oleh eksekutif. Sehingga, masyarakat bisa membandingkan versi awal yang disusun eksekutif dengan versi akhir hasil pembahasan DPRD. Dengan begitu, terlihat jelas apa yang berubah di tahap pembahasan.

“Sekarang ini jangankan dokumen KUA-PPAS usulan eksekutif, dokumen RKPD 2020 yang sudah resmi dan final juga tidak ada. RKPD kan sudah final, seharusnya file itu sudah ada di apbd.jakarta.go.id. Kenyataannya, itu tidak ada. Sama sekali tidak ada transparansi,” terang William Aditya Sarana.

Ia juga telah mengkritisi beberapa anggaran kegiatan yang naik drastis seperti anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), belanja software antivirus, renovasi rumah dinas Gubernur dan perbaikan sanitasi perkampungan.

Dalam KUA-PPAS DKI 2020, dinilainya, masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu dikritisi mendalam. Karena itu publik harus punya akses terhadap anggaran kegiatan yang nilainya mencapai total sekitar Rp 96 triliun. Hingga hari ini, fase pembahasan belum dimulai dan publik masih buta terhadap perincian usulan eksekutif.

“Warga Jakarta berhak tahu bagaimana Pemprov menggunakan uang rakyat dalam APBD 2020. Ini bukan uang Gubernur atau DPRD, ini Rp 96 triliun uang rakyat! Semua tahapan harus transparan, publik jangan disuruh terima jadi saja di ujung,” tegas William Aditya Sarana.

Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com di website resmi Pemprov DKI, apbd.jakarta.go.id, terlihat dokumen anggaran yang bisa diakses oleh publik. Anggaran yang dimuat dalam website tersebut dari APBD DKI 2016 hingga APBD 2019. Tidak ada dokumen KUA-PPAS DKI 2020 untuk Rancangan APBD DKI 2020.

Dalam APBD DKI 2016, tercantum dokumen finalisasi penetapan APBD, Input Perubahan RKPD tahun 2016 dan Revisi KUPA-PPAS 2016.

Kemudian dalam APBD DKI 2017, dimuat enam dokumen anggaran. Di antaranya, finalisasi RKPD, Finalisasi Rancangan KUA-PPAS, Revisi Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun 2017, Pembahasan KUA-PPAS APBD 2017 antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Penyesuaian Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Tindak Lanjut Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Selanjutnya, dalam dokumen APBD DKI 2018, dokumen anggaran yang dapat diakses publik lebih lengkap lagi. Setidaknya ada delapan dokumen yang dimuat dalam website ini, yaitu, Finaliasi Forum Sinkronisasi, Penyempurnaan KUA-PPAS 2018, Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD, Input dan Supervisi Hasil Finalisasi Lanjutan Penyusunan Perubahan RKPD, Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD, Inpur Penyempurnaan dan Penyesuaian Raperda dan Rapergub tentang RAPBD TA 2018 Hasil Evaluasi Kemdagri, serta dokumen Penyempurnaan dan Penyesuaian Raperda dan Rapergub tentang Perubahan APBD TA 2018.

Sementara, dalam dokumen APBD DKI 2019, terdapat lima dokumen anggaran yang dimuat dalam website ini. Yaitu, Input dan supervisi Hasil Finalisasi Penyusunan RKPD, Input dan Supervisi Kegiatan KUA-PPAS Hasil Pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD, Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub APBD TA 2019, Input Perubahan RKA TA 2019 serta dokumen Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Raperda dan Rapergub Perubahan APBD TA 2019.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Banjir Pancoran Mas Depok, Jalan Raya Sawangan Semakin Macet

Ketinggian air mencapai 40 Cm dan lokasi ini merupakan salah satu titik yang sering banjir.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Pagi-Malam Ini Sebagian Jakarta Diguyur Hujan

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari hujan ringan terjadi di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

KNPI Jakarta Ingatkan Giring PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

Ketua KNPI Jakarta Ronny Bara Pratama mengingatkan Plt Ketum PSI, Giring Ganesha untuk bijak dalam berkomentar.

MEGAPOLITAN | 23 September 2021

Toko Obat Ilegal di Bekasi Digerebek Polisi

Pelaku menjual obat-obatan ilegal di toko kosmetik miliknya.

MEGAPOLITAN | 22 September 2021


Mudahkan Warga, Gerai Vaksinasi Dibuka di Terminal Induk Kota Bekasi

Sasaran target peserta vaksinasi adalah para awak bus serta masyarakat yang hendak melakukan perjalanan keluar atau masuk ke Kota Bekasi.

MEGAPOLITAN | 22 September 2021

Anak di Bawah 12 Tahun Diizinkan Masuk Mal, tetapi Dilarang ke Tempat Wisata

Di tengah situasi Covid-19 di Ibu Kota yang makin terkendali, Anies mulai mengizinkan anak di bawah 12 tahun untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

MEGAPOLITAN | 22 September 2021

Muncul 25 Klaster Baru Covid-19, Wagub Riza: PTM di Jakarta Sudah Sesuai Prosedur

Jika ada guru atau peserta didik yang terpapar Covid-19, kata Riza, kemungkinan besar tertularnya bukan di sekolah.

MEGAPOLITAN | 22 September 2021

Tiga Kereta Api Lokal Kembali Beroperasi Mulai Hari Ini

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan KA tersebut.

MEGAPOLITAN | 22 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Hari Libur Nasional 2022


# Toko Obat Ilegal


# Joe Biden


# Piala Sudirman



TERKINI
Program Bangkitkan UMKM Kelautan dan Perikanan Turut Jaga Keberlangsungan Ekosistem

Program Bangkitkan UMKM Kelautan dan Perikanan Turut Jaga Keberlangsungan Ekosistem

EKONOMI | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings