Pemprov DKI Akan Tayangkan Live Pembahasan RAPBD 2020

Pemprov DKI Akan Tayangkan Live Pembahasan RAPBD 2020
Rapat Paripurna tentang Penyampaian RAPBD DKI dan Penyampaian Pidato Visi dan Misi Gubernur DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu, 15 November 2017. ( Foto: Beritasatu Photo/Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FMB Sabtu, 12 Oktober 2019 | 13:27 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menanggapi kritikan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menegaskan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 tidak ada yang ditutup-tutupi dan transparan serta akuntabel.

“Sudah dari awal, penyusunan anggaran untuk tahun 2020 sudah kita tayangkan di website bappeda.jakarta.go.id. Nanti anggaran itu akan berubah lagi, digeser-geser,” kata Saefullah, Sabtu (12/10/2019).

Berdasarkan penelurusan Beritasatu.com, belum ada dokumen RAPBD 2020 di situs di atas. Menurut Saefullah, dokumen anggaran yang ditayangkan dalam website tersebut masih berbentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020. Dokumen ini menjadi dasar untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 untuk Rancangan APBD DKI 2020.

PSI Kritik Anies yang Tolak Buka Anggaran ke Publik

Saat ini pembahasan KUA-PPAS belum dapat dilakukan karena pimpinan DPRD DKI definitif belum dilantik dan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI, salah satunya adalah Badan Anggaran (Banggar).

Setelah Banggar terbentuk, maka pembahasan KUA-PPAS DKI 2020 akan segera dimulai. Nantinya, lanjut Saefullah, jika KUA-PPAS sudah disetujui oleh eksekutif dan legislatif, maka dokumen ini baru akan ditayangkan dalam website apbd.jakarta.go.id.

“Kita akan tayangkan semua, utuh. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Kita juga sangat senang teman-teman mencermati satu per satu kegiatan dalam dokumen anggaran. Cermati saja, tidak ada masalah. Karena kami berusaha transparan sejak awal,” ujar Saefullah.

PSI Tuntut Transparansi Anggaran, Anies Bergeming

Tidak berhenti di situ, tambah Saefullah, untuk mendukung transparansi anggaran, Pemprov DKI akan menayangkan secara live pembahasan anggaran dalam situs resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

“Nanti pembahasannya pun saya minta live oleh Bappeda, ditayangkan. Isinya dibuka. Live dari sistem kita. Kalau dilakukan perubahan anggaran, nanti kelihatan siapa yang meng-input, jam dan menitnya kelihatan. Isinya dibuka, kemudian kepala dinas atau SKPD menjelaskan anggaran ini untuk apa. Jadi tidak ada program-program yang kita umpet-umpetin. Jago sekali dia mau nyelonong dengan sistem seperti ini,” jelas Saefullah.

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang terus menolak membuka dokumen anggaran ke publik.

DPRD DKI Diminta Segera Bahas APBD 2020

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana menilai ada upaya menutupi proses penyusunan dan pembahasan anggaran. Langkah ini menjadi sebuah kemunduran bagi transparansi anggaran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.

“Ini sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan daerah. Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran di-upload ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diunggah di website apbd.jakarta.go.id. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William Aditya Sarana.



Sumber: BeritaSatu.com