Kamis, Fraksi DPRD DKI Harus Serahkan Nama Pimpinan AKD

Kamis, Fraksi DPRD DKI Harus Serahkan Nama Pimpinan AKD
Pimpinan DPRD usai dilantik, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tiga kanan), Wakil Pimpinan DPRD DKI, M. Taufik (tengah), Abdurrahman Suhaimi (tiga kiri), Mirsan Samsuri (dua kiri), dan Zita Anjani (kanan), bersama pimpinan sidang sementara DPRD DKI Pantas Naingolan (dua kanan), dan Syarif (kiri) usai pengambilan janji sumpah janji jabatan yang digelar dalam Paripurna DPRD DKI Jakarta, gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin 14 Oktober 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / BW Selasa, 15 Oktober 2019 | 14:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sehari setelah pelantikan lima pimpinannya, DPRD DKI langsung menggelar rapat pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Ada 19 kursi pimpinan dari Badarn Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Badan Kehormatan (BK), dan lima komisi DPRD DKI.

Rapat pembentukan AKD tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi. Prasetio didampingi empat wakil ketua, yaitu Mohamad Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Amsuri, dan Zita Anjani.

Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik mengatakan, sudah ada kesepakatan dalam rapat bahwa seluruh fraksi DPRD DKI harus menyerahkan nama-nama pimpinan dan anggota AKD pada Kamis (17/10/2019).

“Saya kira sudah sepakat, hari Kamis nama-nama AKD sudah masuk. Sesuai dengan proporsional datanya,” kata Mohamad Taufik di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua DPRD, Abdurrahman Suhaimi meminta nama-nama yang diserahkan akan disesuaikan secara proporsional dengan jumlah kursi tiap partainya. Namun, untuk penetapan siapa yang akan duduk di posisi akan dibicarakan lagi pada kemudian hari.

“Jadi gini, AKD yang agak krusial itu biasanya soal proporsional di pimpinan. Kalau di pimpinan siapa yang akan duduk di AKD itu haknya fraksi. Namun, nanti pimpinan itu berapa, tiga jabatan pimpinan dikali lima komisi. Jadi 15 posisi pimpinan,” terang Abdurrahman Suhaimin.

Politisi PKS ini menjamin akan mengutamakan musyawarah dalam menghasilkan komposisi pimpinan dan anggota AKD yang proporsional. Pimpinan DPRD DKI akan berupaya tidak menguntungkan satu partai atau merugikan partai tertentu.

“Namanya musyawarah, dicarikan jalan terbaik. Itu musyawarah kalau menguntungkan sesuatu (pihak) itu bukan musyawarah,” jelas Abdurrahman Suhaimi.

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menegaskan nama-nama pimpinan dan anggota AKD akan ditetapkan Senin (21/10/2019) pekan depan. “Setelah nama-nama diserahkan pada Kamis, maka pada Senin pekan depan kita sudah bisa menggelar rapat paripurna untuk penetapan AKD,” kata Prasetio Edi Marsudi.



Sumber: Suara Pembaruan