Dua Tahun, F-PDIP Nilai Kinerja Anies Belum Bermanfaat

Dua Tahun, F-PDIP Nilai Kinerja Anies Belum Bermanfaat
Anies Baswedan. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / YUD Rabu, 16 Oktober 2019 | 16:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menilai kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belum membawa manfaat bagi warga Jakarta. Serta banyak kebijakan yang dikeluarkan Anies Baswedan bertabrakan dengan aturan yang lebih tinggi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan program-program kerja yang dijanjikan Anies Baswedan dalam janji kampanye sudah banyak yang dikerjakan. Tetapi, hasil dari pemenuhan janji kampanyenya itu belum memenuhi harapan masyarakat.

“Misalnya program DP Nol rupiah. Memang sudah dijalankan, tapi apakah manfaatnya maksimal bagi warga Jakarta? Kalau kita bicara DP Nol rupiah kan, kita enggak bicara untuk masyarakat berkategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Karena kalau penghasilan Rp 7 juta ke atas bukan untuk penghasilan yang miskin lagi,” kata Gembong Warsono, Rabu (16/10/2019).

Kemudian, janji menyelesaikan pemukiman kumuh di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Gembong Warsono menilai, penyelesaian pemukiman kumuh di Kampung Akuarium bertabrakan dengan aturan yang ada.

“Jadi menurut Fraksi PDI Perjuangan, yang perlu dikritisi adalah agar Pak Anies dalam memenuhi janjinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dari sekian janji itu yang sudah dilakukan kan ujungnya utuk pemanfaatan warga Jakarta,” ujar Gembong Warsono.

Janji kampanye lainnya, lanjut Gembong Warsono, terkait penintegrasian transportasi massal di Jakarta yang belum terlaksana dengan baik. Anies Baswedan boleh mengubah OK Otrip menjadi JakLingko, tetapi program itu belum mampu mengintegrasikan moda transportasi publik di Jakarta.

Ketidakmampuan Anies Baswedan dalam program penanganan kemacetan lalu lintas, terlihat dari belum diterapkannya kebijakan pembatasan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem jalan elektronik berbayar (electronic road pricing).

Padahal, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui sistem perluasan ganjil genap merupakan kebijakan antara atau sementara.

Janji kampanye lain yang tidak disentuh oleh Anies Baswedan adalah penanganan banjir di Jakarta. Menurutnya, selama dua tahun bekerja memimpin Jakarta, program penanganan banjir tidak dijamah oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

“Kenapa saya katakan tidak dijamah. Karena kita masih berkutat di masalah istilah. Naturalisasi atau normalisasi kali. Itu saja sampai hari ini belum clear eksekusinya. Ini menjadi tantangan Pak Anies. Ini menjadi prioritas dari sisa waktu yang ada,” terang Gembong Warsono.



Sumber: BeritaSatu.com