Pelantikan Presiden, Polri: Kami Tidak Larang Demo

Pelantikan Presiden, Polri: Kami Tidak Larang Demo
Kadiv Humas Polri Mohammad Iqbal (tengah). ( Foto: Beritasatu Photo / Yeremia Sukoyo )
Farouk Arnaz / YUD Rabu, 16 Oktober 2019 | 17:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal membantah Polri melarang aksi demonstrasi jelang pelantikan Presiden Joko Widodo 20 Oktober nanti. Yang ada hanyalah polisi menggunakan diskresi.

“Polri secara umum sama sekali tidak melarang. Tidak ada kata larangan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Di media-media banyak framing. Ini statemen kadiv, tapi Polri punya tugas memelihara keamanan di masyarakat,” kata Iqbal di Jakarta Rabu (16/10/2019).

Polri, masih kata Iqbal, mengayomi dan melindungi masyarakat. Polri memang punya hak diskresi untuk kepentingan yang lebih besar termasuk dalam menghadapi demo.

“(Diskresi) karena dua alasan. Memang diatur dalam UU 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum bahkan Polri wajib mengawal agar aspirasi masyarakat tidak bergeser kepada aksi anarkis atau mengarah perbuatan melawan hukum,” imbuhnya.

Tapi soal demo memang ada batasan sesuai Pasal 6 yang berbunyi demo harus memenuhi lima aspek. Pertama menghormati hak dan kebebasan orang lain. Macet sudah tidak menghormati hak orang, apalagi mobil sipil dipukuli.

Kedua menghormati aturan moral yang diakui umum. Yang ketiga mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keempat menjaga keamanan dan ketetapan umum.

“Yang kelima paling krusial menjaga keutuhan dan keamanan bangsa. Pada tanggal 30 September lalu apakah itu aspirasi menyampaikan pendapat di muka umum? Perusakan, pelemparan, pembakaran? Saya tidak menunjuk siapa tapi itu jelas bukan mahasiswa tapi perusuh yang mendompleng,” sambungnya.

Nah atas alasan itu, Polda Metro Jaya (PMJ) melakukan antisipasi dengan mengeluarkan diskresinya. Kalau ada kelompok masyarakat yang anarkis dan brutal dan melanggar pidana akan dibubarkan.

“Coba kita lihat aksi belakangan ini. PMJ tugasnya memelihara Kamtibmas demi kepentingan besar. Kedua ini wajah bangsa, harkat dan martabat bangsa, pada hari pelantikan presiden pemimpin negara, kepala negara hadir dari penjuru dunia,” sambungnya.

Adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot yang memutuskan tidak mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa jelang pelantikan presiden dan wakil presiden.

Jika tidak dikeluarkan STTP artinya sebuah aksi demo bisa dinyatakan ilegal dan bisa dibubarkan. Di sisi lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperbolehkan masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi menjelang pelantikan Presiden dan Wapres.

Ia menegaskan, tak ada perintah kepada Kapolri untuk melarang aksi unjuk rasa masyarakat. "Ndak ada (perintah)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).



Sumber: BeritaSatu.com