Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Beratkan Pengusaha

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Beratkan Pengusaha
Sarman Simanjorang, Pendiri dan Presiden Direktur PT Welhesa Abadi Perkasa
Lenny Tristia Tambun / MPA Jumat, 18 Oktober 2019 | 17:32 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51%, dinilai cukup memberatkan pengusaha di DKI Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI, Sarman Simanjorang mengatakan berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019, memprediksikan kenaikan UMP 2020, baik di kalangan pengusana maupun serikat pekerja sebesar 8,51%.

Dengan mengacu pada laju inflasi 2019 sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi 5,12%. Maka kenaikan UMP 2020 di Indonesia akan mengalami kenaikan 8,51%. Tahun 2019 UMP naik sebesar 8,03%.

“Melihat prediksi kenaikan UMP di Indonesia untuk tahun 2020 sebesar 8,51%, maka khusus di DKI Jakarta, kenaikan UMP pada tahun depan menembus angka Rp 4,2 juta per bulan. Naik sebesar Rp 335.376 dibandingkan UMP DKI 2019 yang ditetapkan sebesar Rp 3,9 juta per bulan,” kata Sarman Simanjorang, Jumat (18/10/2019).

Ia menilai, kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51% sudah sangat ideal bagi pekerja yang baru pertama kali kerja, belum memiliki pengalaman dan masih lajang. Namun, bila melihat kondisi ekonomi saat ini, kenaikan tersebut tetap menjadi beban berat bagi pengusaha.

“Apalagi bagi pengusaha di sektor ritel, yang terpukul karena dampak petkembangan bisnis online dan industri padat karya. Yang permintaan pembeli menurun drastis sebagai gejolak ekonomi global serba perang dagang Amerika dan Tiongkok. Termasuk pelaku usaha kelas menengah dan kecil yang kemungkinan juga agak berat,” ujar Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI ini.

Kendati merasa berat, pengusaha akan menerima kebijakan pemerintah tersebut. Berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2015, Gubernur DKI akan menetapkan UMP DKI 2020 pada 1 November 2019.

Artinya, pengusaha memiliki kesempatan hampir 1,5 bulan untuk mengevaluasi apakah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kenaikan UMP DKI 2020 sebesar 8,51%. Jika tidak sanggup, maka pengusaha harus secepatnya mengajukan penangguhan kenaikan UMP sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita berharap, agar teman-teman serikat pekerja juga mengerti akan kondisi ekonomi saat ini. Sehingga tidak meminta kenaikan UMP yang berlebihan. Apalagi melakukan aksi demo yang mengganggu iklim bisnis dan investasi,” terang Sarman Simanjorang.

Ditambah lagi, lanjut Sarman Simanjorang, di era revolusi 4.0, perkembangan teknologi akan mewarnai berbagai aktivitas bisnis dan pelayanan kepada konsumen. Pengusaha harus fokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja.

“Polemik kenaikan UMP, sudah saatnya kita hentikan. Lebih baik kita fokus bagaimana agar SDM tenaga kerja kita lebih berdaya saing. Instrumennya adalah bagaimana kita punya tenaga kerja yang produktif, memiliki skill, kompetensi dan sertifikasi,” ungkap Sarman Simanjorang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja, lanjutnya, dalam program lima tahun kedepan juga akan fokus pada peningkatan SDM, termasuk tenaga kerja. Mengingat pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi.

“Ini yang kita harapkan ditangkap oleh pengurus serikat pekerja dan serikat buruh. Untuk membuat program yang nyata dan mensinergikan dengan program pemerintah. Bagaimana agar SDM tenaga kerja semakin baik, produktivitas semakin naik dengan skil dan kompetensi yang lebih mumpuni,” papar anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta ini.

Para pelaku usaha, tambahnya, siap mendukung perbaikan SDM tenaga kerja. Sehingga ke depan tenaga kerja Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan tidak takut atau khawatir bersaing dengan tenaga kerja asing.



Sumber: Suara Pembaruan