KSPI Tolak Kenaikan UMP 8,51%

KSPI Tolak Kenaikan UMP  8,51%
Preside Jokowi bertemu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Istana Bogor, Senin (30/09/2019) siang. ( Foto: istimewa / istimewa )
Lenny Tristia Tambun / RSAT Sabtu, 19 Oktober 2019 | 11:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51%, seperti yang tertulis dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Sebab kenaikan yang ada dalam SE tersebut masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP No 78/2015. khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum.

"Dengan demikian, dasar perhitungan UMP harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar," kata Said Iqbal dalam siaran persnya, Jumat (18/10/2019).

Lebih lanjut Said Iqbal menjelaskan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang digunakan dalam survei pasar adalah KHL yang baru. Item yang dilakukan survei sudah ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Adapun KHL yang baru tersebut berjumlah 78 item dari yang sebelumnya 60 item.

“Menurut informasi, KHL baru sudah disepakati Dewan Pengupahan Nasional berjumlah 78 item. Tapi KSPI menghitung nilai KHL baru berdasarkan 84 item,” ujar Said Iqbal.

Jadi, lanjutnya, bila perhitungan kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan KHL yang baru tersebut, maka kenaikan upah minimum tahun 2020 berkisar 10 – 15%. "Oleh karena itu, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51%," tegas Said Iqbal.

Terlebih lagi, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur dasar hukum kenaikan UMP/UMK adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survey didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain.

KSPI menilai, surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan. Apalagi sudah ada keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan Gubernur Jawa Barat yang membuat keputusan terkait nilai upah minimum padat karya yang nilainya di bawah upah minimum yang berlaku.

Sebagai langkah tindak lanjut, kata Iqbal, pihaknya akan kembali menemui Presiden Jokowi untuk meminta agar segera membentuk Tim Revisi PP No 78 Tahun 2015 sesuai janji presiden yang disampaikan saat May Day 2019 dan pertemuan dengan KSPSI dan KSPI pada tanggal 1 Oktober 2019.



Sumber: Suara Pembaruan