AKD Sudah Ditetapkan, DPRD DKI Mulai Bahas Anggaran

AKD Sudah Ditetapkan, DPRD DKI Mulai Bahas Anggaran
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. ( Foto: BeritaSatu Photo / Fana Suparman )
Lenny Tristia Tambun / CAH Selasa, 22 Oktober 2019 | 11:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI telah menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) dalam rapat paripurna yang digelar kemarin, Senin (21/10/2019). Dengan begitu, seluruh anggota dewan dapat mulai bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan dengan sudah terbentuknya AKD, maka pembahasan anggaran untuk tahun 2020 sudah bisa mulai dilakukan.

“Sekarang komisi-komisi sudah terbentuk. Sudah diketok palu kemarin. Mudah-mudahan besok sudah ada kegiatan teman-teman di Komisi. Pembahasan anggaran sudah bisa dimulai,” kata Prasetio Edi Marsudi, Selasa (22/10/2019).

Dijelaskannya, AKD tersebut dibentuk dalam rangka mewujudkan berbagai program dan kebijakan yang perlu diambil dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Seperti menjalankan fungsi kelembagaan, fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan.

Pembentukan AKD dipastikan Prasetio Edi Marsudi telah sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD dan diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 31 Ayat (5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota serta Pasal 31 ayat (6), pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

“Aturan itu menyebutkan bahwa Badan Musyarawarah Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD,” ujar Prasetio Edi Marsudi.

Karena sudah sesuai aturan, maka seluruh AKD dapat menjalankan tugas dan pokok fungsinya secara optimal. Khususnya, terhadap pekerjaan rumah yang perlu dikejar antara DPRD bersama Pemprov DKI sebagai mitra kerja eksekutif. Sedangkan, Keputusan DPRD terhadap penetapan Komisi dan Badan yang melekat kedalam AKD akan ditetapkan dalam waktu dekat.

“Jadi sekarang, untuk keputusan DPRD, keputusan sekarang rapat-rapat Komisi, ya kita nanti kita lihat sejauh mana kemampuan nya, perbedaannya, pasti komisi-komisi akan lapor ke saya,” papar Prasetio Edi Marsudi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, penetapan AKD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna kemarin, merupakan tanda kembali dimulainya pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 bersama SKPD dan UKPD mitra kerja masing-masing bidang komisi.

“Sekarang kita akan fokus ke APBD 2020, sekarang sudah bisa dibahas. Besok (Selasa) kemungkinan Bamus (Badan Musyawarah) dulu untuk penetapan Jadwal APBD 2020,” tegas Mohamad Taufik.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengumuman komposisi pimpinan dan anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2019-2024 hari ini, Senin (21/10/2019).

Struktur AKD diputuskan melalui Surat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 169/-071.78 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal usulan pembentukan Alat Kelengkapan DPRD yang disampaikan langsung Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Humas Sekretariat DPRD DKI Purwana Ansyori.

Susunan AKD DPRD DKI

Komisi A Bidang Pemerintahan (20 orang)

Ketua : Mujiyono (Fraksi Demokrat)
Wakil Ketua : Inggard Joshua (Fraksi Gerindra)
Sekretaris : Dany Anwar (Fraksi PKS)
Anggota : 17 orang dari 9 Fraksi

Komisi B Bidang Perekonomian (21 orang)

Ketua : Abdul Aziz (Fraksi PKS)
Wakil Ketua : Taufik Azhar (Fraksi Golkar)
Sekretaris : Pandapotan Sinaga (Fraksi PDIP)
Anggota : 18 orang dari 9 Fraksi

Komisi C Bidang Keuangan (16 orang)

Ketua : Habib Muhamad bin Salim Alatas (Fraksi PAN)
Wakil Ketua : Rasyidi (Fraksi PDIP)
Sekretaris : Yusuf (Fraksi PKB-PPP)
Anggota : 13 orang dari 9 Fraksi

Komisi D Bidang Pembangunan (22 orang)

Ketua : Ida Mahmudah (Fraksi PDIP)
Wakil Ketua : Nova Harivan Paloh (Fraksi Nasdem)
Sekretaris : Syarif (Fraksi Gerindra)
Anggota : 19 orang dari 9 Fraksi

Komisi E Bidang Kesejahteran Rakyat (22 orang)

Ketua : Iman Satria (Fraksi Gerindra)
Wakil Ketua : Anggara Wicitra Sastroamidjojo (Fraksi PSI)
Sekretaris : Jhonny Simanjuntak (Fraksi PDIP)
Anggota : 19 orang dari 9 Fraksi

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)

Ketua : Pantas Nainggolan (Fraksi PDIP)
Wakil Ketua : Dedi Supriadi (Fraksi PKS)
Anggota : 22 orang dari 9 Fraksi

Badan Anggaran (Banggar)

Ketua : Prasetio Edi Marsudi (Fraksi PDIP)
Wakil Ketua : Mohamad Taufik (Fraksi Gerindra)
Wakil Ketua : Abdurrahman Suhaimi (Fraksi PKS)
Wakil Ketua : Misan Samsuri (Fraksi Demokrat)
Wakil : Zita Anjani (Fraksi PAN)
Anggota : 48 orang dari 9 Fraksi

Badan Musyawarah (Bamus)

Ketua : Prasetio Edi Marsudi (Fraksi PDIP)
Wakil Ketua : Mohamad Taufik (Fraksi Gerindra)
Wakil Ketua : Abdurrahman Suhaimi (Fraksi PKS)
Wakil Ketua : Misan Samsuri (Fraksi Demokrat)
Wakil : Zita Anjani (Fraksi PAN)
Anggota : 49 orang dari 9 Fraksi

Badan Kehormatan (BK)

Ketua : Achmad Nawawi (Fraksi Partai Demokrat)
Wakil Ketua : Oman R Rakinda (Fraksi PAN)
Anggota : 8 orang dari 9 Fraksi



Sumber: BeritaSatu.com