Gerindra: Cawagub DKI dari PKS Tidak Disukai

Gerindra: Cawagub DKI dari PKS Tidak Disukai
Cawagub DKI, Ahmad Syaikhu seusai menjadi khatib dalam Salat Jumat di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019 ( Foto: Beritasatu.com / Lenny Tristia Tambun )
Erwin C Sihombing / FMB Kamis, 24 Oktober 2019 | 14:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Mohammad Arifin, meminta agar Ketua DPRD DKI segera menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas Wagub DKI. Sementara pihak Gerindra menilai dua nama kandidat wagub dari PKS perlu dievaluasi.

Menurut Arifin, evaluasi dua kandidat wagub yakni, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto tidak dimungkinkan. Terlebih proses pemilihan di dewan masih berjalan alot. Dia meminta lebih baik dewan segera menggelar rapimgab untuk segera membahas tatib pemilihan wagub.

Anies Terancam Tidak Lagi Miliki Wagub

"Kunci utama agar proses ini berjalan lancar adalah rapimgab. Kami meminta agar pimpinan DPRD menggelar rapimgab," kata Arifin, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Pihak Gerindra menilai alotnya proses pemilihan di dewan lantaran kedua kandidat Wagub DKI, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, tidak disukai. Atas dasar itu dibutuhkan evaluasi. Baik dari segi komunikasi maupun dari figur calonnya.

"Yang perlu dievaluasi hanya dua, calonnya atau komunikasinya," kata Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menyebut, pihaknya tidak memiliki wewenang mengevaluasi dua kandidat wagub karena dua nama itu ditetapkan oleh DPP bukan DPW.

Pemilihan Wagub DKI, Gerindra dan PKS Tunggu Rapimgab

"Apakah calonnya tetap dua nama itu atau bagaimana bukan kewenangan kami untuk memutus. Itu kewenangan DPP yang menentukan," ujarnya.

Ketua Fraksi PDI-P DKI Gembong Warsono menyatakan kandidat wagub layak dievaluasi karena Ahmad Syaikhu diketahui telah sah menjadi anggota DPR RI. Pihaknya meminta agar PKS dan Gerindra berembuk untuk menetapkan nama baru agar proses pemilihan wagub bisa segera berjalan.

"Masalah ini tinggal di dua parpol pengusung itu," kata Gembong.

Gembong tidak menampik adanya peluang Wagub DKI tidak terisi mengingat macetnya proses dan komunikasi mengenai hal itu. Dia menilai jika wagub tidak terisi hingga April 2020 maka Anies bakal terus "menjomblo".

"Sesuai dengan aturan perundang-undangan, kursi kepala daerah tidak bisa diisi jika sudah memasuki 18 bulan sebelum akhir periode. Perhitungan saya, April 2020 merupakan 18 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur," ujarnya. 

Batas Waktu Maret 2021, Anies Terancam Tak Punya Wagub



Sumber: Suara Pembaruan