Komisi C Kaji Target PAD DKI 2020 Rp 49,52 Triliun

Komisi C Kaji Target PAD DKI 2020 Rp 49,52 Triliun
Ilustrasi Pajak Bumi dan Bangunan. ( Foto: ist )
Lenny Tristia Tambun / WBP Selasa, 29 Oktober 2019 | 09:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Melihat realiasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) DKI 2019 menjelang akhir tahun baru mencapai 72 persen, Komisi C DPRD DKI tidak mau muluk-muluk dengan target PAD DKI tahun 2020.

Ketika disodorkan usulan target PAD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 sebesar Rp 49,52 triliun, Komisi C DPRD DKI tidak mau asal menerima. Mereka akan mendalami target PAD tersebut agar tidak meleset dengan pencapaiannya.

Ketua Komisi C DPRD DKI Habib Muhammad Bin Salim Alatas mengatakan target PAD DKI 2020 perlu dievaluasi secara objektif. Pasalnya, hingga menjelang akhir tahun 2019 baru mencapai 72 persen dari target total PAD Rp 44,54 triliun. “Ya kami berharap agar pencapaian (PAD) bisa lebih maksimal lagi. Karena saat ini masih 72 persen. Padahal tahun anggaran 2019 dua bulan lagi akan berakhir,” kata Habib Muhammad bin Salim Alatas, di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Target PAD DKI 2020 naik 11,18 persen mencapai Rp 49,52 triliun yang didapat dari penyesuaian 13 jenis pajak. Angka ini naik dibandingkan target PAD DKI 2019 yang mencapai Rp 44,54 triliun.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI menyatakan, PAD berasal dari penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi Rp 9,5 triliun dari sebesar Rp 8,8 triliun, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menjadi Rp 5,8 triliun, dari Rp 5,65 triliun.

Selanjutnya, penyesuaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp 1,27 triliun menjadi Rp 1,35 triliun; Pajak Air Tanah (PAT) sebesar Rp 110 miliar menjadi Rp 120 miliar; pajak hotel sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 1,9 triliun serta pajak restoran sebesar Rp 3,55 triliun menjadi Rp 4,25 triliun.

Kemudian, penyesuaian pajak hiburan sebesar Rp 850 miliar menjadi Rp 1,1 triliun; pajak reklame sebesar Rp 1,05 triliun menjadi Rp 1,32 triliun; Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp 810 miliar menjadi Rp 1,02 triliun, dan pajak parkir diproyeksikan naik sebesar Rp 525 miliar menjadi Rp 1,1 triliun.

Lalu, penyesuaian Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 9,5 triliun menjadi Rp 10,6 triliun; pajak rokok sebesar Rp 620 miliar menjadi Rp 650 miliar, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Rp 10 miliar menjadi Rp 10,8 miliar.

Menanggapi hal itu, Kepala BPRD DKI Faisal Syafruddin mengungkapkan melihat capaian pendapatan daerah masih 72 persen, pihaknya akan mencari terobosan.

Untuk mengejar ketertinggalan 28 persen atau Rp 12 triliun selama dua bulan ini, BPRD DKI akan bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. “Dengan melakukan razia gabungan dalam upaya penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),” kata Faisal Syafruddin.

Selain itu, lanjut Faisal Syafruddin, BPRD DKI segera menerapkan pemungutan pajak dengan sistem penghapusan Regident (Registrasi dan Identifikasi) Kendaraan Bermotor secepatnya. Rencananya, sistem tersebut akan menyasar kepada kendaraan yang belum memenuhi kewajiban atas pajak selama dua tahun berturut-turut atau lebih.



Sumber: BeritaSatu.com