Disorot, TGUPP Dinilai Biang Onar Persoalan di DKI

Disorot, TGUPP Dinilai Biang Onar Persoalan di DKI
Aparatur sipil negara. (Foto: Antara)
Erwin C Sihombing / WBP Jumat, 1 November 2019 | 15:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kontroversi penyusunan anggaran di DKI yang terjadi belakangan ini membuka banyak wacana mulai tidak mampunya birokrat mengoperasikan sistem e-budgeting hingga keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tidak membawa dampak signifikan.

Keberadaan TGUPP selalu dipertanyakan publik ketika muncul polemik di DKI. Wajar saja, TGUPP anggotanya mencapai 66 orang dan mendapat alokasi dari APBD 2020 yang diproyeksikan Rp 19,8 miliar. Diturunkan dari proyeksi sebelumnya Rp 26,5 miliar.

"Ya karena (TGUPP) jumlahnya fantastis pasti menambah masalah bukan menyelesaikan masalah. Terlebih masyarakat tidak tahu peran dari TGUPP. Seharusnya mereka bisa mencegah setiap masalah yang timbul seperti soal anggaran ini," kata Ketua Fraksi PDI-P DKI Gembong Warsono, di Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Komisi E Minta Disdik DKI Perketat Pengawasan Anggaran

Gembong menilai keberadaan TGUPP yang performanya tidak terlihat malah menjadikan tim tersebut seperti biang onar di DKI. TGUPP dinilai diistimewakan, tetapi tidak membawa manfaat bagi kemaslahatan warga. Atas dasar itu pihaknya meminta anggaran TGUPP dicoret. "Jawaban saya seperti itu (TGUPP biang onar). Kami tetap meminta anggaran TGUPP dinolkan dari APBD Perubahan. Alokasinya dari dana operasional gubernur saja jangan dari APBD," kata Gembong Warsono.

Soal Lem Aibon, Disdik Klaim Sudah Ikuti Mekanisme

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, lanjut Gembong, DKI harus melaksanakan rekomendasi dari Mendagri yang meminta anggaran TGUPP dari dana operasional gubernur. Pasalnya, tim itu melekat dengan gubernur. Sedangkan selama ini anggaran TGUPP berada di sekda sebelum di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekarang ini.

Gembong juga menyinggung gemuknya TGUPP yang menyebabkan tim tersebut tidak efektif. Untuk itu, dia mengusulkan agar anggota TGUPP dirampingkan. "Personalia TGUPP tidak usah banyak-banyak cukup 5-6 anggota. Ilustrasinya seperti ini, kalau saya mendengar masukan dari 5 orang saya bisa lebih cepat bekerja tetapi kalau saya harus mendengar 66 orang malah tambah pusing," jelas Gembong Warsono.

Keberadaan TGUPP era Anies selalu menjadi sorotan di dewan. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua menyatakan polemik mengenai anggaran lem aibon Rp 82 miliar sepatutnya tidak muncul jika TGUPP menyisirnya lebih dulu.

Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim juga menyinggung peran TGUPP yang tidak terasa dalam percepatan pembangunan di DKI. "Apa yang sudah mereka capai untuk memberi manfaat kepada rakyat DKI," tanya dia.



Sumber: Suara Pembaruan