Komisi D DPRD DKI Rekomendasikan Penyediaan Lahan Depo Truk Sampah
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.203 (12.46)   |   COMPOSITE 6241.8 (96.72)   |   DBX 1333.51 (-4.33)   |   I-GRADE 179.858 (4.62)   |   IDX30 503.524 (12.19)   |   IDX80 135.789 (3.05)   |   IDXBUMN20 398.467 (11.15)   |   IDXESGL 139.553 (2.87)   |   IDXG30 143.497 (2.32)   |   IDXHIDIV20 443.737 (10.85)   |   IDXQ30 144.387 (3.38)   |   IDXSMC-COM 295.459 (3.14)   |   IDXSMC-LIQ 360.139 (5.51)   |   IDXV30 133.969 (2.79)   |   INFOBANK15 1035.98 (42.34)   |   Investor33 433.033 (11.5)   |   ISSI 183.362 (0.39)   |   JII 631.454 (-0.28)   |   JII70 222.641 (0.54)   |   KOMPAS100 1216.23 (23.8)   |   LQ45 944.747 (22.97)   |   MBX 1692.89 (31.73)   |   MNC36 320.866 (7.93)   |   PEFINDO25 330.28 (-1.79)   |   SMInfra18 307.272 (6.07)   |   SRI-KEHATI 367.359 (11)   |  

Komisi D DPRD DKI Rekomendasikan Penyediaan Lahan Depo Truk Sampah

Jumat, 1 November 2019 | 23:12 WIB
Oleh : Mikael Niman / BW

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020‎ di Komisi D akan merekomendasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) menyediakan lahan. Lahan sebagai pangkalan truk sampah di masing-masing wilayah. Hal ini karena masih banyak truk sampah parkir di permukiman warga.

"Air sampahnya‎ (lindi) berceceran di jalan, bau. Warga keberatan," ujar Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI, Ida Mahmudah, Jumat (1/11/2019) malam.

Untuk itu, kata dia, Komisi D meminta kepada Dinas LH agar menyiapkan lahan sebagai depo truk sampah. "Mungkin tidak sekarang (2020), tetapi direncanakan dari sekarang untuk 2021 mendatang," katanya.

Kepala Dinas LH, Andono Warih, menambahkan selama ini truk-truk sampah di parkir di lahan-lahan fasos dan fasum milik Pemprov DKI. Dengan adanya rekomendasi ini, pihaknya akan mencari lahan yang menampung armada truk di masing-masing wilayah, tak lagi berdekatan dengan permukiman warga.

‎"Memang selama ini, truk sampah di parkir di lahan fasos dan fasum, ke depan akan kita tempatkan di satu titik yang berjauhan dengan permukiman warga," katanya.

Selain itu, dalam pembahasan Rancangan KUA-PPAS dengan Komisi D, mempertanyakan pengadaan tong sampah yang terbuat dari stainless. Pengadaan tong sampah ini diajukan oleh Sudin Jakarta Pusat dan Sudin Jakarta Selatan.

"Buat apa kita beli yang mahal? Presiden tidak akan tanya, Jakarta sudah hebat pakai stainless. Menurut kami, kalau tidak perlu beli yang tak penting, tak perlu lah. Yang penting bagi kami, Jakarta bersih, tidak usah buang-buang duit yang seperti itu," ujar anggota Komisi D DPRD DKI, Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan.

Dia menjelaskan, tong sampah stainless bukan standar tong sampah yang dianjurkan. "Jadi, jangan beli yang aneh-aneh menurut saya," ungkapnya.

Namun, Ketua Komisi D Ida Mahmudah menyetujui pengadaan tong sampah berbahan satinlees tersebut. "Anggarannya tidak besar kok, dan sudah kami ketuk palu untuk disetujui," ujar Ida Mahmudah.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas LH Andono, mengatakan pengadaan tong sampah stainless ini untuk mendukung beutifikasi terhadap pedestrian di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang telah tertata dengan bagus.

"Tong sampah stainless ini mengikuti pedestrian yang telah tertata dengan bagus, sebagai upaya beutifikasi dari Sudin," ungkapnya.

Belum Final
Ketua Komisi D Ida Mahmudah mempertegas alur pembahasan anggaran hingga menjadi APBD DKI 2020. ‎Ia mengatakan, Rancangan KUA-PPAS belum final dan besaran anggaran masih berubah, sebelum disahkan menjadi APBD DKI 2020.

"Pembahasan anggaran daerah terbuka untuk umum, tetapi saat ini sedang membuat rancangan KUA-PPAS. Setelah rapat ini, masih ada rapat Banggar (Badan Anggaran) Besar lalu ada penetapan atau penandatanganan KUA-PPAS Gubernur dan Ketua DPRD," kata Ida.

Dia menambahkan, selain dibahas di Komisi DPRD, juga dibahas di Banggar DPRD DKI. Jadi, masih bisa bergerak (berubah). "Anggaran yang dibahas di Komisi DPRD bukan berarti menjadi anggaran baku yang pasti ditandatangani Pak Gubernur dan Pak Ketua DPRD. Masih bisa bergerak, kalau ada pertimbangan di Banggar Besar," ujarnya.

Pembahasan ‎rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 dari Dinas LH dengan total anggaran sekitar Rp 2,7 triliun, ditunda hingga Senin (4/11/2019) mendatang.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polda Metro Tangkap 4 Pengedar Sabu Jaringan Malaysia-Jakarta

Pengungkapan kasus ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya tersangka E dan AY, dengan barang bukti sabu-sabu, di Serpong, Tangsel, 8 Agustus lalu.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Unggah Meme Anies Mirip Joker, Ade Armando Dilaporkan ke Polisi

Dikatakan Fahira, dirinya sempat terkejut melihat gambar Anies mirip Joker yang diunggah di akun media sosial milik Ade Armando.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Perkuat Pengamanan Aset, PAM Jaya Gandeng Direktorat Pamobvit

PAM Jaya telah bekerja sama dengan Direktorat Pamobvit Polda Metro Jaya sejak tahun 2016.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

UMP Naik, Anies Siapkan Program Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Kartu Pekerja memiliki manfaat meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Anies Belum Terima Pengunduran Diri Edy Junaedi

Anies belum bertemu langsung dengan Edy Junaedi.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Anies: Mundurnya Dua Kepala SKPD Tak Ganggu Pembahasan Anggaran

Selama ini Suharti sudah mendampingi Bappeda DKI dalam pembahasan anggaran bersama DPRD DKI.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Ninoy Maafkan Tersangka, Kelanjutan Kasus Wewenang Penyidik

Penyidik telah mengamankan 16 tersangka terkait kasus penganiyaan terhadap Ninoy Karundeng.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu Dimasukkan ke Anus

Tersangka MU ditangkap di Terminal Kedatangan 1B Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu (16/10/2019) lalu.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Jabatan Kepala Bappeda DKI Akan Dilelang Terbuka

Lelang jabatan Kepala Bappeda DKI terbuka untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.

MEGAPOLITAN | 1 November 2019

Anies Tunjuk Suharti sebagai Plt Bappeda DKI

“Plt Kepala Bappeda akan dipegang oleh Ibu Suharti. Deputi Gubernur bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman,” kata Anies Baswedan

MEGAPOLITAN | 1 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS