Jakarta, Beritasatu.com – Melihat ada kekurangan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) yang diimplementasikan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau dikenal Ahok, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan melakukan upgrading (peningkatan) sistem tersebut.
“Intinya adalah kalau kita memiliki aplikasi, maka aplikasi itu selalu mengalami perkembangan. Jadi yang normal saja,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Ditegaskannya, upgrading bukan mengganti sistem, melainkan meningkatkan kualitas sistem e-budgeting menjadi semakin pintar dalam memudahkan penginputan anggaran. “Bukan mengganti ya. Upgrading. Kalau mengganti kesannya meniadakan sama sekali. Upgrading saja, sehingga sistemnya smarter and smarter,” ujar Anies Baswedan.
Soal sistem e-budgeting yang diinginkan Anies Baswedan enggan menjelaskan secara detail perombakan. Namun dipastikan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan smart system. “Itu kita pegang,” tegas Anies Baswedan.
PDI-P Tawarkan Bantuan Sisir Anggaran, Anies Tak Merespons
Anies Baswedan hanya memberikan sedikit bocoran bahwa sistem e-budgeting tetap bisa diakses publik. Bahkan selain bisa dilihat, publik juga bisa memberikan komentar. “Kalau saat ini, publik hanya bisa melihat tapi tidak bisa memberikan komentar,” ujar Anies Baswedan.
APBD DKI Janggal, Ini Kata Kemdagri
Ia membantah pandangan upgrading sistem e-budgeting dilakukan saat adanya temuan-temuan anggaran janggal yang sudah viral di masyarakat. Menurutnya, upgrading sistem tersebut sudah dikerjakan setahun lebih, dan akan diterapkan Januari 2020. “Itu sudah dikerjakan. Artinya tidak dibikin ramai. Itu sudah dikerjakan setahun lebih. Sudah direncanakan akan dilaunching akhir tahun ini,” jelas Anies Baswedan.
Sistem e-budgeting yang baru diklaim akan dibuat lebih canggih sehingga bisa mendeteksi anggaran-anggaran janggal yang dimasukkan ke dalam sistem itu. "(Ada) faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi," kata Anies Baswedan.
Dipastikannya sistem e-budgeting sekarang akan berbeda dengan sistem yang lama. Karena ia melihat sistem e-budgeting era BTP masih ada unsur manusianya. Sehingga kalau orang yang mengerjakan sedang malas, tidak tertib administrasi dan tidak tahu penginputan anggaran, maka ditemukan kasus-kasus seperti sekarang berulan-ulang setiap tahunnya.
“Informasinya bukan informasi yang sesungguhnya digunakan. Tapi sisi lain, ada faktor sistem. Karena perilaku seperti itu bisa dikerjakan di sistem ini. Nah sistemnya nanti bukan saja faktor ini. Termasuk faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi. Nah nanti ketika ini diluncurkan kita akan tunjukkan secara detail,” papar Anies Baswedan.
Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting lama dalam menyusun rancangan APBD 2020. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut. Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran itu. Menanggapi hal tersebut, Anies menyalahkan sistem yang ada. Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital. Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.
“Intinya begini. Kalau yang sifatnya repetitive (pengulangan), mekanistik, itu bisa dilakukan pengujiannya oleh sistem. Tapi yang sifatnya judgement itu harus dibangun artificial intelligence. Atau menggunakan manusia. Jadi nanti biar programmer yang atur,” terang Anies Baswedan.
Anies Baswedan sangat menginginkan sistem yang baru ini bisa mendeteksi anggaran yang janggal. “Kalau kemarin ada nilai Rp 82,8 miliar, itu masuk akal saja tidak bisa diterima. Atau yang saya tunjukkan tadi malam. Membeli penghapus Rp 83 miliar, sudah enggak masuk akal. Yang begitu-begitu oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting, supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dan manipulasi,” ungkap Anies Baswedan.
Sumber: BeritaSatu.com
