Sekda DKI Sebut Tuduhan Tidak Transparan, Salah Besar

Sekda DKI Sebut Tuduhan Tidak Transparan, Salah Besar
Sekda DKI Saefullah memberikan keterangan terkait pelaksanaan Karnaval Jakarta Langit Biru di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (25/10/2019) ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 7 November 2019 | 18:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menegaskan, tuduhan yang menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak transparan dalam menyusun dan membahas anggaran, merupakan kesalahan besar.

Pasalnya, Pemprov DKI tetap mengikuti aturan-aturan yang telah diterapkan pemerintahan yang sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang disembunyikan dalam penyusunan anggaran hingga pembahasan anggaran.

Baca Juga: Sekda DKI Kecewa Dituding Tak Serahkan Draft KUA-PPAS

"Jadi begini, saya ini mengikuti zaman pemerintahan yang dulu. Dan yang sekarang saya juga mengikuti. Jadi dituduh kalau kita  tidak transparan, itu salah besar. Karena yang kita lakukan sekarang ini, persis sama dan sebangun dengan apa yang kita lakukan dahulu. Tidak ada yang diumpet-umpetin," ujar Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Bahkan untuk semakin transparan, lanjut Saefullah, Pemprov DKI menambah satu proses penyusunan anggaran yaitu menghadirkan Forum Rencana Strategis Daerah (FRSD). "Kita tambahkan disitu. Jadi semakin kuat," tegasnya.

Baca Juga: Sekda DKI Akui Pembahasan KUA-PPAS Molor

Terkait masalah dokumen anggaran yang belum diunggah di situs resmi Pemprov DKI, mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menyatakan, belum waktunya untuk diunggah ke publik. Sebabnya, ketika KUA-PPAS APBD DKI 2020 sudah disepakati, kemudian SKPD dan UKPD sudah menginput anggaran ke dalam e-budgeting, maka dokumen itu sudan final.

"Kalau sudah final, baru kita buka. Kalau sekarang apakah sudah final, itu belum, masih harus dibahas dalam komisi. Setelah saya teliti, di daerah juga ada gitu loh. Di daerah-daerah ada komponen-komponen yang seharusnya tidak perlu. Yang janggal. Nah kalau di DKI, kalau pun itu salah, tapi itu sebagai dummy. Penolong untuk dirapihkan pada waktunya nanti," jelas Saefullah.



Sumber: BeritaSatu.com