Anggaran Janggal di DKI Jadi Edukasi Bagi Sejumlah Pemda

Anggaran Janggal di DKI Jadi Edukasi Bagi Sejumlah Pemda
Sekda DKI Jakarta Saefullah ( Foto: Istimewa )
Lenny Tristia Tambun / FER Jumat, 8 November 2019 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan, adanya kasus kesalahan input anggaran yang tidak wajar atau janggal dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 ternyata menjadi pembelajaran atau edukasi bagi sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Indonesia yang telah menerapkan e-budgeting.

"Ternyata kemarin, saya bicara dengan Sekda dari beberapa daerah. Pada tahapan ini yang sudah menganut e-budgeting itu, mengalami hal yang sama. Ada komponen-komponen yang seperti itu," terang Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Karena itu, lanjut Saefullah, kasus munculnya anggaran aneh atau tidak wajar dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.

"Jadi dengan kejadian di DKI yang memberikan edukasi buat semuanya. Ini mereka bilang, untuk DKI ramai. Jadi kita bisa melakukan koreksi-koreksi juga. Jadi itu nilai yang berharga buat teman-teman di seluruh Indonesia," kata Saefullah.

Seperti diketahui, sejumlah anggaran dalam rancangan KUA-PPAS 2020 disoroti publik karena dinilai tak wajar. Diantaranya, anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga menemukan sejumlah anggaran yang janggal, mulai dari pulpen Rp 635 miliar, tinta printer Rp 407,1 miliar, hingga anggaran pengadaan kertas Rp 213,3 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com