Kasus Rekayasa Penyiraman Novel, Polisi Klarifikasi Pelapor

Kasus Rekayasa Penyiraman Novel, Polisi Klarifikasi Pelapor
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai hari ini Jumat (27/7) kembali berkantor setelah 16 bulan menjalani pengobatan mata di Singapura. ( Foto: Beritasatu Tv )
Bayu Marhaenjati / YUD Senin, 11 November 2019 | 16:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, memanggil politisi Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung untuk mengklarifikasi laporannya terkait dugaan rekayasa kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

"Untuk laporan Dewi Tanjung, hari ini agendanya adalah klarifikasi yang bersangkutan. Penyidik akan menanyakan yang dilaporkan apa, kemudian yang dimasalahkan apa, barang buktinya apa, dan saksinya siapa saja," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/11/2019).

Dikatakan Argo, setelah klarifikasi pelapor, meminta keterangan saksi, dan memeriksa barang bukti, selanjutnya penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada dugaan pelanggaran pidana atau tidak dalam kasus itu. Apabila ada pelanggaran pidana, maka statusnya dinaikkan ke penyidikan. Sebaliknya kalau tidak ada, kasusnya akan dihentikan.

Baca juga: Pelapor Kasus Rekayasa Penyiraman Novel Dicecar 20 Pertanyaan

"Nanti kita klarifikasi, dan nanti setelah kita sudah mengklarifikasi yang bersangkutan, saksi-saksi, kita gelarkan seperti apa hasilnya," ungkapnya.

Baca juga: Kuasa Hukum Novel Nilai Pelaporan Dewi Tanjung Tidak Manusiawi

Sebelumnya diketahui, politisi Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung melaporkan Novel Baswedan, terkait dugaan rekayasa penyiraman air keras, ke Mapolda Metro Jaya, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Dugaan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel, Polisi Klarifikasi Pelapor

Laporan Dewi tercatat dengan nomor: LP/7171/XI/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus, terkait penyebaran berita bohong melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) junto Pasal 45 A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 A ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.



Sumber: BeritaSatu.com