PSI Minta Airin Buka Data RAPBD 2020 Tangerang Selatan

PSI Minta Airin Buka Data RAPBD 2020 Tangerang Selatan
Fraksi PSI di DPRD Kota Tangerang Selatan, Banten, menggelar konferensi pers terkait RAPBD 2020 Tangsel di gedung DPRD Tangsel, Senin, 11 November 2019. ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / AO Senin, 11 November 2019 | 22:34 WIB

Tangerang Selatan, Beritasatu.com - Fraksi PSI di DPRD Kota Tangerang Selatan, Banten, meminta Wali Kota Airin Rachmi Diany untuk membuka data RAPBD 2020 kepada seluruh anggota DPRD. Fraksi PSI sudah mengirimkan surat resmi kepada Wali Kota Airin untuk bisa mengakses Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral).

“Kami telah mengirim permohonan tertulis pada Kamis, 7 November lalu, kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan akses Simral agar bisa menelisik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020. Tujuannya adalah kami ingin pembahasan dan perencanaan RAPBD 2020 berjalan secara lancar dan berkualitas,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD Kota Tangerang Selatan, Ferdiansyah, dalam konferensi pers di gedung DPRD Tangsel, Banten, Senin (11/11/2019).

Ferdiansyah menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pihak eksekutif wajib membuka informasi soal anggaran. "Transparansi anggaran adalah cara paling tepat bagi Pemkot Tangerang Selatan melibatkan DPRD untuk melakukan pengawasan lebih dalam serta melibatkan partisipasi masyarakat mengawasi secara langsung," kata Ferdiansyah.

Surat bernomor 009/DPRD/F-PSI/XI/2019 itu dilayangkan karena anggota DPRD Kota Tangerang Selatan belum juga menerima password dan username untuk mengakses Simral. Lewat Simral, anggota DPRD bisa terlibat dalam proses pembahasan anggaran yang diajukan eksekutif. Surat Fraksi PSI juga ditembuskan ke sejumlah pihak, di antaranya Ketua DPRD dan Bappeda Kota Tangerang Selatan.

Ferdiansyah juga mengatakan, permohonan tersebut bersifat penting dan mendesak, sebab rapat paripurna pengesahan anggaran antara eksekutif dan DPRD Kota Tangerang Selatan akan dilakukan pada Kamis (21/11/2019 atau kurang dari dua minggu lagi.

"Pembahasan anggaran harus dilakukan dengan waktu yang cukup. Anggota dewan harus memeriksa setiap rupiah yang dibelanjakan. Itu uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dilakukan dengan waktu yang mepet,” ujar Ferdiansyah.



Sumber: Suara Pembaruan