Kurangi Macet, Bea Balik Nama Kendaraan DKI Naik 12,5 Persen

Kurangi Macet, Bea Balik Nama Kendaraan DKI Naik 12,5 Persen
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin, di Mapolda Metro Jaya. ( Foto: BeritaSatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / YUD Selasa, 12 November 2019 | 18:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menaikkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) menjadi 12,5% dari sebelumnya 10%. Tujuannya, menyeragamkan pajak kendaraan bermotor di Jawa dan Bali, serta mengurangi kemacetan di Ibu Kota Jakarta.

"Dasar kenaikan ini yang pertama yakni, menyeragamkan pajak kendaraan bermotor atau BBN-KB kendaraan bermotor di Jawa dan Bali supaya tidak ada distorsi kecemburuan antara pemilik kendaraan di Jawa dan Bali. Contohnya kita (DKI) masih 10%, di Tangerang sudah 12,5%, orang-orang Tangerang beli mobilnya di Jakarta," ujar Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (12/11/2019).

Kedua, tambah Faizal, dalam rangka regulasi mengatur kendaraan supaya Jakarta tidak macet. "Kalau semuanya beli di Jakarta, semua nanti mobil di Jakarta. Memang kita butuh, tapi tidak hanya untuk pajaknya saja, tapi dalam rangka regulasi mengatur kendaraan yang beredar di DKI Jakarta. Salah satunya mengurangi kemacetan di DKI Jakarta," ungkapnya.

Faizal menuturkan, rencananya kenaikan bea balik nama kendaraan bermotor akan berlaku pada tanggal 11 Desember 2019 mendatang.

"Kita berlakukan rencananya bulan Desember. Kemarin baru diundangkan, berlaku kurang lebih tanggal 11 Desember, berlaku untuk BBN-KB 12,5%," katanya.

Diketahui, kenaikan BBN-KB tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7 ayat (1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan
masing-masing sebagai berikut:

a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);dan

b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Sementara, pada Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sebelumnya mengatur BBN-KB ditetapkan sebesar 10% untuk penyerahan pertama, dan penyerahan kedua serta seterusnya 1%.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, telah diundangkan pada tanggal 11 November 2019, di Jakarta. Peraturan itu mulai berlaku terhitung 30 hari setelah diundangkan.



Sumber: BeritaSatu.com