Tunggakan Pajak Kendaraan DKI Rp 2,1 Triliun

Tunggakan Pajak Kendaraan DKI Rp 2,1 Triliun
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin, di Mapolda Metro Jaya. ( Foto: BeritaSatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Bayu Marhaenjati / FMB Rabu, 13 November 2019 | 10:24 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, menargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 8,8 triliun pada tahun 2019. Saat ini sudah tercapai 84 persen, kekurangannya masih 16 persen atau sekitar Rp 2,1 triliun.

Sejumlah langkah pun dilakukan BPRD DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya, agar penunggak melunasi pajak. Salah satunya kegiatan door to door.

"Target kita untuk pajak kendaraan bermotor adalah Rp 8,8 triliun. Untuk BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)-nya adalah Rp 5,65 triliun. Hari ini sudah tercapai kurang lebih rata-rata 84 persen. Jadi kita kurang 16 persen lagi, salah satunya kita menyisir kekurangan itu. Salah satu kekurangan itu kurang lebih 2,1 triliun, itu yang sedang kita kejar," ujar Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Faisal Syafruddin, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (12/11/2019).

Dikatakan Faisal, dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, membuat tunggakan pajak juga bertambah dari sisi nominal.

"Salah satu tugas kami dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya untuk bisa memungut penunggak-penunggak pajak yang belum bayar pajaknya tepat waktu. Karena itu, ada kurang lebih Rp 2,1 triliun penunggak pajak yang sedang kita sisir untuk membayar pajaknya. Kita salah satunya, hari ini, akan melakukan door to door, penanggihan kepada pihak yang memang sudah kita berikan surat peringatan, imbauan dan sebagainya," ungkapnya.

Faisal menyampaikan, kegiatan door to door dilakukan terhadap penunggak pajak yang tidak kooperatif. "Sudah kita berikan surat imbauan pertama, kedua, mereka tidak membayar. Jadi mau nggak mau kita datangi. Nah mendatangi dalam rangka untuk kooperatif juga. Apabila mereka kita datangi juga tidak membayar, maka langkah selanjutnya kita akan lakukan law enforcement. Law enforcement salah satunya yang kita lakukan yaitu, penagihan pajak dengan surat aktif atau penagihan aktif. Itu nanti kita bisa melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki penunggak pajak," katanya.

Menyoal apa saja alasan penunggak yang belum melunasi pajak, Faisal menuturkan, subyektif. Kemungkinan karena kesibukan, dan bisa jadi karena mau menghindari pajak.

"Nah penghindaran pajak inilah yang kita kejar supaya mereka bisa membayar pajak. Oleh sebab itu, kita ada insentif sampai dengan 30 Desember ini, kita berikan keringanan pajak yaitu penghapusan sanksi denda apabila terlambat dalam pembayaran pajaknya. Kemudian, untuk BBN (Bea Balik Nama) kedua dan seterusnya kami berikan potongan diskon 50 persen," jelasnya.

Faisal mengungkapkan, pihaknya dan Ditlantas Polda Metro Jaya juga mengejar penunggak pajak melalui Operasi Zebra 2019, kemarin. Sebanyak, 800 kendaraan yang terjaring langsung diberikan layanan pembayaran pajak.

"Jadi kalau itu pengesahan STNK, mereka belum membayar pajak, maka STNK tidak bisa disahkan. Oleh sebab itu, kami terima kasih sekali kepada Ditlantas Polda Metro Jaya sudah membantu kami dalam rangka pengesahan STNK dengan pelunasan pembayaran pajaknya terlebih dahulu," tandasnya.

Sementara itu, Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazlurrahman mengatakan, pada prinsipnya polisi mendukung penuh kegiatan Pemprov DKI untuk mengoptimalkan kesadaran masyarakat agar melakukan pengesahan dan perpanjangan STNK, yang dalam prosesnya harus diawali dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

"Untuk itu kepolisian sudah melakukan upaya-upaya yang masif di antaranya, kegiatan Operasi Zebra kemarin, kami juga melakukan tindakan tilang terhadap kurang lebih 800 kendaraan, selama 14 hari. Pelanggaran STNK yang tidak sah dan tidak diperpanjang," katanya.

Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas) melalui smart phone untuk mendaftar dan memperpanjang STNK tahunan.

"Pengesahannya dapat dikirim ke alamat masing-masing. Ini sangat mudah, cukup memasukan data-data yang dibutuhkan melalui aplikasi tersebut dan dapat dibayarkan melalui chanel-chanel perbankan yang ada. Nanti dalam waktu 30 hari SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor) akan dikirim ke alamat rumah, berikut tanda pengesahan yang bisa ditempelkan sendiri di kolom-kolom pengesahan," tambahnya.

Arif menuturkan, polisi berharap masyarakat dapat lebih tertib dalam registrasi dan identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fase sampai dengan 30 Desember, di mana diberikan keringanan 50 persen untuk bea balik nama. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat melakukan proses balik nama terhadap kendaraannya, sehingga ke depan tidak ada lagi masalah yang timbul seperti dikejar-kejar kewajiban pajak, dikejar-kejar untuk membayar kewajiban denda tilang, dan sebagainya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com