Bahas Anggaran: DPRD Minta Perpanjangan, Pemprov Ingin Tetap Sesuai Jadwal

Bahas Anggaran: DPRD Minta Perpanjangan, Pemprov Ingin Tetap Sesuai Jadwal
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah. (Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun)
Lenny Tristia Tambun / JAS Jumat, 15 November 2019 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – DPRD DKI Jakarta meminta perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap ingin pembahasan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Artinya, Pemprov DKI tetap berpegangan pada target dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Bahwa pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 harus selesai pada 30 November 2019.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan permintaan perpanjangan waktu pembahasan anggaran sangat tidak direkomendasikan. Ia menegaskan, lebih baik eksekutif bersama legislatif memanfaatkan waktu yang ada. Sehingga dapat tetap selesai pada 30 November 2019.

“Saya sangat tidak rekomendasi kalau diperpanjang sampai Januari 2020. Sebaiknya manfaatkan saja waktu yang ada,” kata Saefullah pada Jumat (15/11/2019).

Tenggat waktu itu diberikan Kementerian Dalam Negari (Kemdagri) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bakal terealisasi.

Aturan itu meminta agar eksekutif dan legislatif menyerahkan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) kepada Kemdagri pada 30 November 2019.

“Setelah dokumen selesai, akan kami serahkan kepada Kemdagri untuk dievaluasi selama 15 hari dan ada waktu tujuh hari lagi untuk memperbaiki. Sisanya persiapan kami supaya pas 1 Januari anggaran sudah bisa berjalan,” ujar Saefullah.

Melihat waktu yang semakin dekat dengan tenggat waktu yang ditetapkan, Saefullah meminta DPRD DKI segera menyetujui Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020. Sehingga pembahasan anggaran dapat dilanjutkan dengan pembahasan anggaran secara mendetail di komisi dan fraksi. Kemudian ditetapkan dalam paripurna DPRD DKI.

“Kalau sekadar KUA-PPAS sih, saran saya disetujui saja di angka berapa. Lalu kami minta waktu tiga sampai empat hari untuk input kegiatan. Setelah itu, kita kembalikan ke dewan. Dan Gubernur akan menyampaikan pidato APBD DKI 2020. Habis itu, baru disusun rapat lanjutan dari kegiatan, rapat komisi maupun fraksi,” terang Saefullah.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menegaskan sebenarnya DPRD DKI bisa bekerja lebih cepat bila pembahasannya memakai sistem ranking atau peringkat. Misalnya, program skala prioritas diletakkan di bagian atas. Sedangkan kegiatan yang dianggap kurang penting diletakkan di susunan paling bawah. Hingga dapat disisihkan bila dinilai tidak perlu dimasukkan ke dalam rancangan anggaran.

“Daftar kerjaan sudah ada semua kok. Tinggal ini pekerjaan, total uangnya sekian dan kalau kebanyakan program dibanding uangnya, dilakukan ranking mana prioritas dan mana bukan,” terangnya.

Ketika ditanya skala prioritas apa saja yang dimasukkan dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020, Saefullah enggan membeberkannya. Menurutnya, yang dibahas masih rancangan anggaran. Dan belum ada persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.

“Nanti saja, kalau sudah disetujui Banggar besar, angkanya berapa. Lalu sudah ditandatangani MoUnya. Baru kita beritahukan,” terang Saefullah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani bakal mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemdagri. Dia memandang pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Badan Anggaran setelah KUA-PPAS membutuhkan waktu yang leluasa, karena ada 30.000 lebih komponen yang akan dibahas.

“Kami akan mengajukan surat kepada Pemprov DKI untuk diteruskan pada Kemdagri, sehingga ada penambahan tenggat waktu," kata Zita Anjani.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya kepala daerah dengan legislator menyepakati dokumen KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Eksekutif dan legislatif kemudian membahas komponen RKA di rapat Banggar.

Setelah selesai, dokumen yang sudah berubah menjadi R-APBD itu kemudian diserahkan kepada Kemendagri pada 1 Desember 2019 untuk dievaluasi.