Pengamat: Aneh Jika BK DPRD DKI Jatuhkan Sanksi Etik kepada William
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengamat: Aneh Jika BK DPRD DKI Jatuhkan Sanksi Etik kepada William

Jumat, 15 November 2019 | 15:00 WIB
Oleh : Yustinus Paat / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Jeirry Sumampow menilai akan aneh jika Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menjatuhkan sanksi etik kepada anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana hanya karena dia mengungkap anggaran janggal dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Menurut Jeirry, tidak ada yang salah dalam apa yang dilakukan William. Ini juga tidak masuk pelanggaran etis.

"Kalau benar William akan dijatuhi sanksi teguran tertulis, saya rasa aneh, masa anggota DPRD yang mengungkapkan dugaan penyelewengan anggaran masyarakat mendapat hukuman. Seharusnya William dan PSI diapresiasi karena sudah serius menjalankan tugasnya," ujar Jeirry di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Jeirry mengingatkan BK DPRD DKI Jakarta jangan sampai menjadi forum yang membungkam suara DPRD yang kritis. Jika itu terjadi, kata dia, akan menjadi preseden buruk ke depannya, termasuk besar kemungkinan DPRD DKI Jakarta mandul.

"Sejauh terkait kepentingan rakyat, DPRD seharusnya bebas saja karena dia adalah wakil rakyat yang memiliki sejumlah fungsi, seperti fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi," tandas dia.

Menurut Jeirry, apa yang disampaikan William merupakan data publik yang bisa diketahui oleh siapa saja. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui anggaran daerah termasuk perencanaan penggunaannya.

"Itu uang rakyat dan rakyat wajb tahu anggarannya digunakan untuk apa. Justru publik perlu pertanyakan dan perlu curiga jika ada anggota dewan yang menyebut William salah. Pembahasan-pembahasan di DPRD justru cenderung tidak efektif dan ruang negosiasinya tinggi," ungkap dia.

Jeirry menduga anggota DPRD yang menilai Wiliam salah dan harus dikenakan sanksi adalah yang ketakutan dengan semangat transparansi yang dibawa William dan PSI. Menurut dia, seharusnya anggota DPRD lain mendukung William untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan dalam draf anggaran DKI Jakarta.

"William dan teman-teman PSI tidak boleh sendirian dan dibiarkan dibungkam. Mereka telah membawa cara baru dan mekanisme baru untuk transparansi perencanaan dan pembahasan anggaran. Kalau selama ini, prosedural atau mekanisme DPRD tidak efektif, maka ubah cara-cara tersebut," pungkas Jeirry.

Sebelumnya, politisi PSI William Aditya Sarana dilaporkan oleh Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) ke BK DPRD DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran kode etik lantaran William membongkar kejangggal anggaran dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, pada Selasa (5/11/2019) lalu.

Atas laporan tersebut, William telah diperiksa oleh BK DPRD DKI pada Selasa, 12 November 2019 lalu. William kini menunggu putusan BK apakah terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bahas Anggaran: DPRD Minta Perpanjangan, Pemprov Ingin Tetap Sesuai Jadwal

Melihat waktu yang semakin dekat dengan tenggat waktu yang ditetapkan, Saefullah meminta DPRD DKI segera menyetujui Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020.

MEGAPOLITAN | 15 November 2019

Perumda Pasar Jaya Luncurkan e-Office dan Sistem Audit Internal

“Ini bisa memotong waktu proses administrasi yang biasa dilakukan secara manual," kata Arief Nasrudin.

MEGAPOLITAN | 15 November 2019

Polisi Periksa 7 Saksi Kasus Mobil Tabrak Pengguna Skuter

Penyidik terus mengembangkan pemeriksaan saksi-saksi untuk mengungkap kronologi kecelakaan agar kasusnya menjadi terang.

MEGAPOLITAN | 15 November 2019

2020, ERP Diterapkan di Jalan Margonda

Saat ini BPTJ tengah merancang kerangka regulasi untuk pelaksanaannya.

MEGAPOLITAN | 15 November 2019

PSI: Pernyataan Dinas Pendidikan Mengkonfirmasi Pengurangan Anggaran Rehabilitasi Sekolah

Seharusnya kajian rehabilitasi gedung sekolah dilakukan sebelum anggaran dimasukkan.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Akhir Pekan Ini, DKI Gelar Tiga Festival

Pemprov DKI menghelat tiga festival menarik untuk mempromosikan keberagaman serta kekayaan budaya.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Wilayah Jaksel dan Jaktim Rawan Longsor Saat Musim Hujan

BPBD DKI meminta warga yang tinggal di Jaksel dan Jaktim waspada selama musim hujan.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Panel Kayu JPO Hanya Mampu Menahan Beban Pejalan Kaki

Tiga JPO mengalami kerusakan akibat pengguna skuter listrik.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Warga Protes Perubahan Jalan Cluster Jadi Jalan Umum

Sebanyak 191 warga tidak setuju atas perubahan jalan cluster menjadi jalan umum.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Dinas SDA DKI Klaim Lokasi Genangan Berkurang 50%

Intensitasi penurunan genangan air dinilai semakin cepat.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS