Pengamat: Aneh Jika BK DPRD DKI Jatuhkan Sanksi Etik kepada William

Pengamat: Aneh Jika BK DPRD DKI Jatuhkan Sanksi Etik kepada William
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. ( Foto: dok PSI )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 15 November 2019 | 15:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat politik Jeirry Sumampow menilai akan aneh jika Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menjatuhkan sanksi etik kepada anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana hanya karena dia mengungkap anggaran janggal dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Menurut Jeirry, tidak ada yang salah dalam apa yang dilakukan William. Ini juga tidak masuk pelanggaran etis.

"Kalau benar William akan dijatuhi sanksi teguran tertulis, saya rasa aneh, masa anggota DPRD yang mengungkapkan dugaan penyelewengan anggaran masyarakat mendapat hukuman. Seharusnya William dan PSI diapresiasi karena sudah serius menjalankan tugasnya," ujar Jeirry di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Jeirry mengingatkan BK DPRD DKI Jakarta jangan sampai menjadi forum yang membungkam suara DPRD yang kritis. Jika itu terjadi, kata dia, akan menjadi preseden buruk ke depannya, termasuk besar kemungkinan DPRD DKI Jakarta mandul.

"Sejauh terkait kepentingan rakyat, DPRD seharusnya bebas saja karena dia adalah wakil rakyat yang memiliki sejumlah fungsi, seperti fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi," tandas dia.

Menurut Jeirry, apa yang disampaikan William merupakan data publik yang bisa diketahui oleh siapa saja. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui anggaran daerah termasuk perencanaan penggunaannya.

"Itu uang rakyat dan rakyat wajb tahu anggarannya digunakan untuk apa. Justru publik perlu pertanyakan dan perlu curiga jika ada anggota dewan yang menyebut William salah. Pembahasan-pembahasan di DPRD justru cenderung tidak efektif dan ruang negosiasinya tinggi," ungkap dia.

Jeirry menduga anggota DPRD yang menilai Wiliam salah dan harus dikenakan sanksi adalah yang ketakutan dengan semangat transparansi yang dibawa William dan PSI. Menurut dia, seharusnya anggota DPRD lain mendukung William untuk membongkar kejanggalan-kejanggalan dalam draf anggaran DKI Jakarta.

"William dan teman-teman PSI tidak boleh sendirian dan dibiarkan dibungkam. Mereka telah membawa cara baru dan mekanisme baru untuk transparansi perencanaan dan pembahasan anggaran. Kalau selama ini, prosedural atau mekanisme DPRD tidak efektif, maka ubah cara-cara tersebut," pungkas Jeirry.

Sebelumnya, politisi PSI William Aditya Sarana dilaporkan oleh Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) ke BK DPRD DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran kode etik lantaran William membongkar kejangggal anggaran dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, pada Selasa (5/11/2019) lalu.

Atas laporan tersebut, William telah diperiksa oleh BK DPRD DKI pada Selasa, 12 November 2019 lalu. William kini menunggu putusan BK apakah terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak.



Sumber: BeritaSatu.com