Pengolahan Limbah Domestik di Bekasi Habiskan Rp 2 Triliun

Pengolahan Limbah Domestik di Bekasi Habiskan Rp 2 Triliun
Pemkot Bekasi baru memiliki satu Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) di Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang. Rencananya, dibangun beberapa IPALD lainnya. ( Foto: Suara Pembaruan / Mikael Niman )
Mikael Niman / BW Jumat, 15 November 2019 | 15:06 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi segera membangun septic tank komunal untuk menyambungkan 60.757 saluran air rumah warga ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALDT). Rencananya, pembangunan dilaksanakan pada 2020 dengan dana bantuan dari Asia Development Bank (ADB) sebesar Rp 2 triliun.

"Pada 2020 mendatang segera dilakukan lelang konstruksi, pembuatan amdal (analisa mengenai dampak lingkungan), serta pelaksanaan konstruksi," ujar Sekretaris Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Imas Amsiah, Jumat (15/11/2019).

Dia menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan empat titik yang digunakan sebagai lahan pembangunan SPALDT, yaitu di wilayah Rawa Pasung Bekasi Barat, Lapangan Multiguna Bekasi Timur, Rusunawa Bekasi Timur, dan Duta Harapan Bekasi Utara.

‎Lokasi SPALDT di Lapangan Multiguna, ditargetkan dapat menyambungkan 14.556 saluran air di rumah-rumah warga. Di lahan ini akan didesain dengan membangun instalasi pengolahan air limbah domestik (IPALD) dan bagian atasnya dapat digunakan sebagai aktivitas publik seperti yang ada di Lapangan Karebosi, Makassar.

Kawasan Duta Harapan dengan titik lokasi IPALD, yaitu di Danau Duta Harapan dengan jumlah sambungan rumah mencapai 18.750 saluran rumah. Rawa Pasung dengan jumlah sambungan 23.333 saluran rumah dan Rusunawa berjumlah 4.118 saluran rumah.

"Total yang akan disambungkan seluruhnya yaitu sebanyak 60.757 saluran rumah," katanya.

Menurutnya, saat ini masyarakat belum memahami dan menyadari bahwa limbah domestik seperti tinja, urine, cucian baju, cucian piring baik dari hunian dan restoran harus diolah dalam septic tank atau IPALD komunal sebelum disalurkan ke drainase lingkungan hingga ke sungai.

"Fungsi utama saluran drainase itu adalah untuk mengalirkan air hujan, bukan limbah domestik yang tidak terolah. Saat ini kita selalu protes terhadap sungai atau kali yang tercemar terutama pada musim kemarau. Semua orang masih fokus pada pencemaran industri, padahal kita sendirilah yang menyumbang kerusakan lingkungan terbesar, dengan membuang limbah domestik ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu," tuturnya.

Di samping itu, Imas mengungkapkan, Disperkimtan Kota Bekasi telah melakukan perbaikan di permukiman padat dan kumuh. Perbaikan itu dengan membangun IPALD komunal di 30 titik permukiman serta membangun septic tank berstandar nasional Indonesia (SNI). Pembangunan dilakukan di 800 rumah berpenghasilan rendah, dari target 6.500 rumah melalui dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat.

"Bila kita lihat permukiman-permukiman yang telah dibangun IPALD komunal, telah mengalami kelayakan dan penurunan penyebab penyakit. Tidak ada lagi air menggenang di saluran darinase, nyamuk, lalat berkurang, pencemaran udara akibat bau yang tidak sedap dari air limbah domestik telah hilang," ucapnya.

Dia melanjutkan, bantuan dana dari Bank Dunia yang diberikan bermula pada akhir 2017. Kota Bekasi kemudian menyatakan berminat untuk masuk dalam Program SPALD-T (Sewerage System Development Bank/SSDP).

Keinginan Kota Bekasi itu ditandai dengan adanya surat minat dari Wali Kota Bekasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dan ADB.

Semua kabupaten/kota yang beminat kemudian diseleksi dan terpilih yaitu Kota Mataram, Banda Aceh, dan Kota Bekasi.

"Dari 3 kota tersebut, tersisa Rp 2 triliun untuk Kota Bekasi. Akan tetapi tergantung dari ketersediaan lahan dan cakupan area yang akan dibangun dan dilayani. Selain itu terdapat sharing anggaran daerah di mana pembagiannya yaitu dari APBD dan ADB," katanya.

Pemkot Bekasi menyediakan dana dari APBD untuk biaya penyusunan AMDAL, operasional kelompok kerja, akomodasi program, sambungan rumah, pemeliharan jaringan sambungan rumah, pemenuhan lahan untuk pembangunan IPALD. "Pada 2018 lalu telah diselesaikan studi kelayakan," katanya.

Adapun pada 2019, penyelesaian detail engineering design (DED) melalui Program Engineering Design Projeck (ESP) dan penguatan kelembagaan operator pada UPTD PALD, DPKPP Kota Bekasi dengan Waternet-Belanda.

Menurutnya, pembangunan SPALD-T ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

"Percepatan Program Pemenuhan Sanitasi Aman ini juga didorong dengan kondisi eksisting saat ini, baru 1,1 persen bangunan atau hunian di Kota Bekasi yang melakukan pengolahan air limbah deomestik dengan benar yaitu, dengan cara melakukan penyedotan septic tank secara berkala," ujarnya.

Dengan demikian, Imas berharap dengan SPALD-T program SSDP ini mampu mendongkrak cakupan layanan sanitasi aman sebesar 10 persen pada tahun 2023 mendatang.

"Apabila Pemerintah Kota Bekasi tidak melakukan langkah percepatan di mana cakupan layanan air bersih perpipaan saat ini baru 24 persen, berarti ada 76 persen masyarakat di Kota Bekasi yang menggunakan air tanah yang tercemar air limbah domestiknya sendiri, serta 99 persen bangunan atau hunian mencemari sungai, drainase. Bila tidak ditangani menjadi sebuah bom waktu pada kesehatan warga Kota Bekasi," imbuhnya.

Ke depan, dengan capaian sanitasi aman pada 2023 sebesar 10 persen, masih dianggap sangat kecil. Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Instruksi Wali Kota akan membangun IPALD di empat lokasi baru.

Hal ini dilakukan setelah diketahui bahwa, kotoran manusia yang ada di Kota Bekasi telah mencapai 20 meter kubik atau 20.000 liter per hari. Dari banyaknya limbah domestik itu hanya lima persen yang dikelola pemerintah daerah.

Kota Bekasi baru mempunyai satu pengolahan air limbah domestik yaitu, berada di Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang dengan kapasitas 100 m3/hari. Saat ini, IPALD hanya dapat mengolah 1 persen jumlah penduduk dan diharapkan pada 2023 akan tingkatkan kapasitasnya menjadi 500 m3/hari sehingga dapat mengolah sekitar 6 persen.

Kemudian wilayah Harapan Baru berdampingan dengan rumah potong hewan, di mana saat ini telah dirampungkan DED dan AMDAL. Pemerintah Kota Bekasi mendapat dana APBN untuk membangun IPLT kapasitas 150 m3/hari.

"Saat ini, kita menunggu Kementerian PUPR melakukan kontruksi karena DED, AMDAL dan lahan semua sudah selesai. Dan 2 lokasi PALD lagi yaitu, Pondokgede dan Jatisampurna," imbuhnya. [160]



Sumber: Suara Pembaruan