Formappi: William PSI Seharusnya Didukung, Bukan Diberi Sanksi

Formappi: William PSI Seharusnya Didukung, Bukan Diberi Sanksi
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. ( Foto: dok PSI )
Yustinus Paat / FMB Jumat, 15 November 2019 | 18:09 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Formappi Lucius Karus menilai anggota DPRD DKI Jakarta yang bermartabat pasti mendukung langkah Anggota DPRD 2019-2024 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana. Pasalnya, William berhasil mengungkapkan anggaran janggal dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

"Anggota DPRD yang bermartabat pasti akan menilai langkah Wiliam sebagai sesuatu yang terpuji karena itu juga mencegah mereka dari bahaya penyalahgunaan kewenangan untuk mencuri uang dari anggaran janggal yang disusun," ujar Lucius Karus di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Pelaporan dan juga rencana sanksi dari BK DPRD DKI atas William, kata Lucius patut jadi keprihatinan serius bangsa ini. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan paradoks rakyat dan wakil rakyat yang makin aneh pada DPRD baru periode 2019-2024.

"Bagaimana bisa menjelaskan rakyat yang melaporkan William ke BK DPRD justru karena wakil rakyat yang dilaporkan itu tengah berjuang untuk memastikan uang rakyat DKI tak jatuh ke tangan para perompak anggaran," tandas dia.

Menurut dia, sudah bukan rahasia lagi, bahwa sepanjang periode 2014-2019 cukup banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan korupsi dengan memanfaatkan celah perencanaan dan pembahasan anggaran yang tertutup antara eksekutif dan legislatif. Apalagi, kata dia, DPRD DKI 2019-2024 masih banyak anggota lama yang sudah berpengalaman melakukan pembahasan anggaran.

"Dulu Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) juga pernah melawan DPRD DKI terkait anggaran siluman. Catatan DPRD lama soal proses pembahasan anggaran yang bermasalah, juga catatan tentang banyaknya kasus korupsi di parlemen daerah di seluruh Indonesia menjadi hal serius untuk diperhatikan oleh DPRD sekarang," tandas dia.

Pembahasan anggaran, kata Lucius, apapun alasannya harus dilaksanakan secara terbuka. Transparansi tersebut, menurut dia, tidak hanya soal rapat yang terbuka saja, tetapi juga soal data-data terkait proses pembahasan anggaran seperti KUA PPAS. Banyak kasus korupsi terjadi sejak tahap paling awal proses perencanaan.

"Itulah yang dilakukan William, yang merasa punya tanggung jawab moral sebagai anggota DPRD DKI baru. William ingin mencegah pembahasan dan perencanaan tertutup justru akan menjerumuskannya pada kebiasaan lama persekongkolan jahat para perompak anggaran. Karenanya apapun yang dia temukan dalam proses perencanaan dan pembabasan anggaran di DKI harus diketahui publik atau warga DKI," jelas dia.

Dalam konteks tersebut, lanjut Lucius, menjadi aneh ketika anggota BK DPRD memroses laporan dugaan pelanggatan etik William, apalagi menyebutkan ancaman teguran tertulis untuk apa yang dilakukan William.

"Ini apa coba alasannya. Apakah ancaman hukuman tertulis itu karena keterbukaan William menyampaikan data yang ada atau karena gara-gara William, upaya para perompak anggaran terhenti sekaligus ditelanjangi?," ungkap dia.

Lucius menduga kemungkinan ada pihak yang mempunyai kepentingan dengan anggaran janggal sehingga merasa William melakukan pelanggaran etik. Mereka, kata dia, sangat mungkin adalah orang yang bersekongkol dari awal untuk merampok anggaran dan aksi Wiliam menggagalkan mimpi indah para pencuri ini.

"William sebagai Anggota DPRD baru mestinya dibantu dengan teladan anggota DPRD lama terutama soal integritas. Integritas bagi anggota DPRD itu bukan hanya soal tidak ditangkap KPK atau menjadi manusia pendiam yang pandai menyembunyikan borok. Integritas parlemen daerah terutama itu jika anggota DPRD bisa bekerja terbuka di hadapan rakyat dan bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyat apa yang dilakukan," terang dia.

"Rakyat adalah pemilik mandat karena itu jangan sampai DPRD merasa bisa mewakili rakyat untio segala sesuatunya. Yang jelas pembahasan anggaran tertutup bukan sebuah perilaku etis atau berintegritas, apalagi menutup itu hanya demi memuluskan niat busuk mengambil untung dari anggaran daerah," pungkas Lucius menambahkan.

Sebelumnya, Politisi PSI William Aditya Sarana dilaporkan oleh Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) ke BK DPRD DKI Jakarta atas dugaan pelanggaran kode etik lantaran William membongkar kejangggalan anggaran dalam draf KUA-PPAS untuk APBD 2020.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, pada Selasa (5/11/2019) lalu.

Atas laporan tersebut, William telah diperiksa oleh BK DPRD DKI pada Selasa, 12 November 2019 lalu. William kini menunggu putusan BK apakah William terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak. (YUS)



Sumber: BeritaSatu.com