Upah Minimum Kabupaten dan Kota Bekasi Ditetapkan

Upah Minimum Kabupaten dan Kota Bekasi Ditetapkan
Ilustrasi buruh perempuan. ( Foto: Antara )
Mikael Niman / FMB Senin, 18 November 2019 | 14:10 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Pemkab Bekasi bakal mengusulkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. UMK Kota Bekasi sebesar Rp 4.589.708 per bulan, sedangkan UMK Kabupaten Bekasi Rp ‎4.498.961 per bulan. Kenaikan ini sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Dewan Penetapan Kota dan Kabupaten Bekasi telah mengusulkan besaran UMK 2020," ujar Sekretaris Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Bekasi, Amir Mahfudz, Senin (18/11/2019).

Selanjutnya, Ridwan Kamil akan menetapkan UMK sebelum awal Januari 2020.

UMK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi mengalami kenaikan dari UMK 2019. UMK Kota Bekasi sebelumnya sebesar Rp 4.229.756 per bulan. Sedangkan UMK Kabupaten Bekasi sebelumnya sebesar Rp 4.146.126 per bulan.

Penghitungan UMK 2020, telah diketahui dari perjumlahan persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 8,51 persen.

Meski begitu, FSPMI Bekasi menolak besaran kenaikan 8,51 persen. "Sejak awal kami meminta kenaikan sebesar 15 persen UMK 2020 ini," ungkapnya.

Sementara itu, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Nugraha, menyatakan keberatannya dengan kenaikan sebesar 8,51 persen ini. Apindo merasa kenaikan ini dapat memberatkan pengusaha dan dapat memicu hengkangnya perusahaan dari Kota Bekasi.

"‎Apabila kenaikan UMK itu dipaksanakan dan disahkan di tingkat provinsi maka dunia industri akan menghitung ulang biaya pemasukan dan pengeluaran," ujar Nugraha.

Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak memaksakan kenaikan UMK Kota Bekasi, tetapi harus melihat kemampuan para pengusaha.

"Sekarang ini, banyak perusahaan garmen di Kota Bekasi sudah tidak ada, mereka mencari daerah atau pindah ke lokasi yang kompetitif,"
ucapnya.

Sejauh ini, kata dia, hanya sekitar 20-30 persen perusahaan yang menerapkan besaran UMK untuk membayar gaji pegawainya, termasuk UMKM.

"Apabila telah disahkan dan pelaku UMKM tidak menjalankan regulasi yang ada, dapat terjerat sanksi hukuman pidana sekitar empat tahun," ujarnya.

Nugraha menerangkan pihaknya akan membuat surat resmi penolakan ke Wali Kota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat. 



Sumber: Suara Pembaruan