Kemhub Harus Buat Aturan untuk Skuter Listrik

Kemhub Harus Buat Aturan untuk Skuter Listrik
Skuter. ( Foto: Antara )
Bhakti Hariani / BW Rabu, 20 November 2019 | 13:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Akademisi teknik sipil Unika Soegijapranata Semarang dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menuturkan, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur operasional skuter listrik.

Regulasi dapat memuat wilayah operasional, batasan jumlah penumpang, batasan usia, batasan kecepatan yang diizinkan, perlengkapan atau atribut keselamatan yang harus dikenakan.

Lebih lanjut diungkap Djoko, beroperasi di kawasan tertentu bertujuan agar keselamatan terjaga dan pihak penyedia dapat mudah memantau pengendaranya.

“Dapat diizinkan beroperasi di pedestrian dengan lebar tertentu. Karena tidak semua pedestrian bisa dilewati skuter listrik, terutama yang lebarnya kurang dari tiga meter," ujar Djoko kepada Beritasatu.com, Rabu (20/11/2019).

Lebih lanjut diungkap Djoko, apabila dibolehkan lewat jalur sepeda atau jalur lain yang steril dari kendaraan bermotor. Tentunya, jalur sepeda yang terjamin keselamatan dan keamanan untuk dilewati.

"Jalur sepeda yang benar-benar terpisah secara fisik. Demikian pula dengan kecepatan skuter listrik tidak boleh lebih dari 15 km per jam, misalnya," kata Djoko.

Dia mengingatkan, beban maksimal yang mampu diangkut skuter listrik adalah 100 kilogram, sehingga satu skuter listrik hanya boleh ditumpangi oleh satu orang. Pengguna skuter listrik juga harus memperhatikan kondisi permukaan jalan yang dilalui. Apabila ada genangan air, permukaan jalan bergelombang dan kondisi jalan curam, seharusnya skuter listrik dituntun.

Setiap kendaraan yang beroperasi di jalan umum baik bermotor maupun tidak harus dibuat regulasinya. Regulasi itu dibikin untuk melindungi keselamatan penggunanya.

"Pemerintah jangan melihat, tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akan tetapi lebih melihat pada perlindungan keselamatan pengguna skuter listrik," kata Djoko.

Hal tersebut sama ketika Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Kendati sepeda motor tidak termasuk angkutan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi
Untuk sanksi bagi pelanggar, Djoko memaparkan, aturan dapat mengacu pada pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disebutkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Regulasi yang dibuat Kementerian Perhubungan nantinya menjadi rujukan munculnya aturan yang sejenis di daerah yang disesuaikan dengan kondisi ketersediaan prasarana transportasi di masing-masing daerah. Regulasi harus segera diterbitkan agar tidak bertambah korban jiwa. Regulasi yang tegas termasuk otoped listrik demi aspek keselamatan pengguna.

"Regulasi yang dibuat Kementerian Perhubungan nantinya menjadi rujukan munculnya aturan yang sejenis di daerah yang disesuaikan dengan kondisi ketersediaan prasarana transportasi di masing-masing daerah. Saya meyakini ini akan segera menyebar hingga ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta," ujar Djoko.

Ditegaskan dia, regulasi harus segera diterbitkan agar tidak bertambah korban jiwa. Karena semua demi aspek keselamatan pengguna.

"Di Prancis saja penggunaan skuter listrik telah diatur sedemikian ketat. Jadi Indonesia juga harus memiliki regulasi yang jelas dan tegas terkait skuter listrik," tutur Djoko.

Hal senada diungkapkan oleh pengamat transportasi Universitas Indonesia Tri Cahyono. Menurut Tri, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas karena bersangkutan dengan masalah keselamatan yang kerap kali dipandang remeh oleh masyarakat.

"Masyarakat kita concern terhadap masalah safety masih rendah. Harus ada regulasi yang jelas. Grab misalnya selaku provider harusnya membuat pedoman penggunaan skuter listrik dan ini harus ditaati oleh para penggunanya," ujar Tri Cahyono.

Menurut Tri Cahyono, bisa saja skuter listrik diarahkan untuk hanya boleh melintas di trotoar. Namun, di trotoar pun tidak boleh asal-asalan,, karena tuan rumah pemilik trotoar adalah pejalan kaki yang tentunya hak mereka untuk berjalan kaki harus diutamakan dan dihormati.

"Di Singapura sudah diatur ketat dan masuk ke dalam personal mobility devices (PMD). Tak hanya skuter, tetapi semua moda transportasi ada aturannya," tutur Tri.



Sumber: Suara Pembaruan