12 Oknum Satpol PP Diduga Pembobol Bank Dipecat

12 Oknum Satpol PP Diduga Pembobol Bank Dipecat
Petugas Satpol PP beraktivitas di kawasan Pulau D Reklamasi, Jakarta, 23 November 2018. Pemprov DKI Jakarta merencanakan akan mencabut segel pada 932 bangunan di dua pulau reklamasi, yaitu Pulau C dan D. ( Foto: Antara / Aprilio Akbar )
Lenny Tristia Tambun / FMB Kamis, 21 November 2019 | 12:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akhirnya memecat 12 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang diduga membobol mesin ATM Bank Bersama melalui rekening Bank DKI.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Chaidir mengatakan mereka yang merupakan Satpol PP DKI di Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu dipecat sejak Rabu (19/11/2019) siang.

“SK (Surat Keputusan) pemberhentian atau pemecatannya sudah kami keluarkan sejak Rabu (19/11/2019) kemarin,” kata Chaidir, Kamis (21/11/2019).

Mereka dikeluarkan dari pekerjaannya, terang Chaidir, agar dapat memudahkan penyelidikan. Sebab berdasarkan aturan kepegawaian di DKI Jakarta, setiap pegawai kontrak yang terjerat kasus hukum, meski baru sebatas pemeriksaan penyidik bakal langsung dipecat.

“Berdasarkan BAP (berita acara pemeriksaan) dari Satpol PP yang kami terima, bahwa pelanggaran yang mereka lakukan itu kategori berat, sehingga pemerintah melakukan pemecatan,” ujar Chaidir.

Ia mengungkapkan, oknum Satpol PP yang dipecat itu paling banyak berada di wilayah Jakarta Barat kemudian disusul wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dalam pemecatan itu, pemerintah juga tidak memberikan uang pesangon.

“Untuk komposisi asalnya mana saja, saya tidak ingat namun yang jelas paling banyak dari Jakarta Barat,” ucapnya.

Chaidir menegaskan sanksi yang diterapkan oknum Satpol PP itu akan berbeda bila statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemecatan oknum PNS dilakukan bila pemerintah mendapat keputusan tetap atau inkrah dari pengadilan terkait.

Aturan itu terdapat di dalam Pasal 87 ayat 4 pada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pasal itu menjelaskan PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat bila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Namun selama masih proses pemeriksaan di ranah hukum, oknum PNS itu hanya diberhentikan sementara dari jabatannya dan hanya mendapatkan gaji sebesar 65 persen pendapatan.



Sumber: BeritaSatu.com