Defisit Rp 10 T, DPRD DKI Akan Rasionalisasi Rancangan KUA-PPAS 2020

Defisit Rp 10 T, DPRD DKI Akan Rasionalisasi Rancangan KUA-PPAS 2020
Ilustrasi APBD DKI (Foto: Istimewa)
Lenny Tristia Tambun / JAS Kamis, 21 November 2019 | 17:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pascapembahasan anggaran di lima komisi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menemukan ketidakseimbangan postur belanja dengan pendapatan dalam KUA-PPAS.

Berdasarkan hasil pembahasan di lima Komisi di DPRD DKI Jakarta, postur pendapatan dan belanja Pemprov DKI di tahun 2020 terdapat defisit sekitar Rp 10 triliun. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 hasil pembahasan di lima komisi diproyeksikan mencapai Rp 97 triliun, tetapi kemampuan keuangan Pemprov DKI hanya Rp 87 triliun.

Karena itu, dalam rapat koordinasi, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI mendorong TAPD DKI kembali mengevaluasi postur anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020.

Hal itu disampaikan langsung Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Mohamad Taufik. Ia juga mendorong agar nilai rancangan KUA-PPAS DKI 2020 yang defisit Rp 10 triliun dapat dirasionalisasi sesuai kemampuan anggaran Pemprov DKI.

“Karena uangnya ada segitu, kita harus rasional. Masa uangnya Rp 87 triliun, terus kita bikin Rp 97 triliun terus dari mana yang Rp10 triliun-nya?” kata Taufik setelah menggelar rapat koordinasi di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Rasionalisasi seluruh postur rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 akan dibahas dalam rapat Banggar yang rencananya akan digelar mulai pekan depan. Rasionalisasi tersebut juga akan dilakukan sesuai dengan catatan-catatan yang diberikan masing-masing Komisi.

“Yang penting bagi kita, selesaikan KUA-PPAS dulu. Karena KUA-PPAS DKI itu sudah hampir satuan tiga. Maksudnya satuan tiga seperti misalkan bangun renovasi sekolah sudah detail,” ujar Mohamad Taufik.

Melihat defisit yang cukup besar, Mohamad Taufik pesimistis pengesahan APBD DKI 2020 dapat dilakukan pada 30 November 2019. Ia memperkirakan pengesahan baru bisa dilakukan pada akhir Desember 2019.

“Sedangkan pengesahan APBD sebelum akhir Desember selesai. Kemdagri minta 30 November itu kenapa? Supaya mereka punya waktu sampai tanggal maksimal 15 Desember bisa evaluasi di seluruh Indonesia, dan hasil evaluasi dari Kemdagri itu dikembalikan ke DPRD dan diparipurnakan,” ungkap Taufik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Saefullah mengapresiasi seluruh proses pembahasan anggaran yang telah dilakukan antara komisi dan SKPD DKI.

“Saya juga berterima kasih, karena sudah ada kemajuan walaupun tidak satu langkah, ini hanya seperempat tangga tapi sudah ada kemajuan, angka hasil pembahasan di komisi tadi sudah disampaikan,” kata Saefullah.

Semua catatan komisi-komisi yang dibuat legislator telah dikritisi secara optimal. Menurutnya, masing-masing komisi telah mampu menghadirkan koordinasi dan soliditas yang baik untuk mengoreksi setiap rancangan hingga ke satuan tiga mata anggaran kegiatan yang diusulkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebelum dieksekusi di tahun 2020.

Saefullah memastikan akan tetap memerhatikan masukan-masukan dari legislator perihal efisiensi proyeksi KUA-PPAS 2020 untuk kembali disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

“Karena pada akhirnya kembali ke kemampuan keuangan, program boleh banyak dan angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak. Tapi pada akhirnya, kata kuncinya kemampuan rencana penerimaan keuangan di 2020,” tukas Saefullah.



Sumber: BeritaSatu.com