Pergub Terbit, Pelanggar Jalur Sepeda Bakal Ditilang

Pergub Terbit, Pelanggar Jalur Sepeda Bakal Ditilang
Petugas gabungan dari unsur TNI, Polri dan Dishub Jakarta Timur menilang oknum pengendara motor saat melintas di jalur sepeda Jalan Matraman Raya, Rabu 20 November 2019. ( Foto: Dishub DKI )
Bayu Marhaenjati / JAS Jumat, 22 November 2019 | 13:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penetapan Jalur Sepeda, Kamis (21/11/2019) kemarin. Mulai hari ini, pelanggar jalur sepeda akan dikenakan sanksi hukuman penjara 2 bulan atau denda Rp 500.000.

"Mulai hari ini. Peraturannya Pergub Nomor 128 tahun 2019 tentang Penetapan Jalur Sepeda," ujar Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Dikatakan Syafrin, proses penindakan hukum berupa penilangan akan dilakukan anggota kepolisian.

"Jalur sepeda nanti akan ada dua model penegakan hukum, terhadap pelanggaran rambu atau marka, sebagaimana kita ketahui di Pasal 287. Ini rekan-rekan kepolisian nanti akan memberikan tilang. Jadi begitu ada pelanggaran akan dikenakan denda maksimum Rp 500.000 atau kurungan kena pidana maksimal 2 bulan," ungkapnya.

Syafrin menyampaikan, pengawasan jalur sepeda akan dilakukan secara bersama-sama baik Dishub DKI, Ditlantas Polda Metro Jaya, TNI, dan Satpol PP DKI Jakarta.

"Pengawasannya tentu ada statis, akan ada plotingan di titik-titik tertentu sesuai jadwal anggota. Kedua adalah dengan mobil. Jadi akan akan tim Lintas Jaya Dishub bersama Polda Metro Jaya dan TNI akan mobil dan melakukan pemantauan terhadap operasional jalur sepeda," katanya.

Berikut isi Pasal 287 ayat 1: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."



Sumber: BeritaSatu.com