PSI Kritisi Penghargaan "Badan Publik Informatif" untuk Pemprov DKI Jakarta

PSI Kritisi Penghargaan
Dedek Prayudi. ( Foto: istimewa )
Yustinus Paat / AO Sabtu, 23 November 2019 | 08:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritisi keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memberi penghargaan "Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif" kepada Pemprov DKI Jakarta. PSI mempertanyakan alasan DKI Jakarta mendapat penghargaan tersebut.

"Apa alasan pemberian anugerah ini? Bagaimana cara penjurian dan penilaiannya? Berapa skor DKI Jakarta dibanding daerah lain? Pemprov DKI terbukti tidak informatif dan tidak transparan terkait anggaran 2020," kata Juru Bicara PSI, Dedek Prayudi kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Dedek mengingatkan, Pemprov DKi tidak memenuhi permintaan mengunggah anggaran 2020 ke situs resmi agar bisa ditelisik publik.

"PSI Jakarta mengirim surat kepada Bappeda DKI Jakarta untuk membuka dokumen anggaran ke publik pada 9 Agustus 2019, sebelum anggota mereka dilantik menjadi anggota DPRD DKI. Namun, surat PSI itu hanya dijawab secara lisan, yang intinya Bappeda tak bisa membuka data tersebut karena arahan dari pimpinan," kata Dedek.

Pernah dokumen itu diunggah, tetapi kemudian diturunkan kembali. Sampai hari ini, dokumen itu tak bisa dibaca publik. Padahal, sikap tidak transparan itu, lanjut Dedek, sangat mungkin memicu penyalahgunaan uang rakyat. Ketika transparan, publik bisa ikut mengawasi.

"Terkait fakta ini, dengan segala hormat, kami mempertanyakan keputusan Komisi Informasi Pusat. Sebagai lembaga negara, semua keputusannya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik," kata Dedek.



Sumber: Suara Pembaruan