Kota Depok Komit Permudah Investasi

Kota Depok Komit Permudah Investasi
Kawasan Margonda Depok. (Foto: Suara Pembaruan / Bhakti Hariani)
Bhakti Hariani / FMB Sabtu, 23 November 2019 | 13:20 WIB

Depok, Beritasatu.com - Pemerintah Kota Depok terus berupaya mempermudah investasi di wilayahnya sehingga tidak membuat para investor kesulitan untuk menanamkan investasinya di Depok.

Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono bersepakat dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di mana Peraturan Daerah (Perda) yang ada jangan dibuat untuk memperumit atau mempersulit investasi di suatu daerah. Untuk itu, Hardiono mengatakan, Pemerintah Kota Depok juga berkomitmen untuk membuat perizinan menjadi mudah dan tidak panjang birokrasinya.

"Proses perizinan saat ini cukup ramah investasi yang diantaranya telah menerapkan sistem perizinan online untuk perizinan usaha, kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), sehingga pemohon tidak perlu hadir ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Cukup hanya dengan meng-upload persyaratan dan mencetak sendiri SK perizinan," papar Hardiono kepada SP, Sabtu (23/11/2019) di Depok, Jawa Barat.

Pemkot Depok juga telah menerapkan e-signature guna mempercepat perizinan karena petugas otorisasi dan kepala dinas dapat menandatangani perizinan di mana saja. Pemkot Depok, lanjut Hardiono, juga telah menghapus beberapa perizinan yg menghambat seperti Izin Gangguan, Izin Lokasi, TDP.

"Hal yang lebih membuat praktis, saat ini kami juga sudah mempaketkan proses perizinan sejenis seperti IPR dan IMB, SIUP dan Izin Operasional," kata Hardiono.

Guna mendukung ramah investasi, Pemkot Depok juga telah membentuk satgas percepatan perizinan berusaha yang bertugas memberikan kemudahan dan memberikan solusi atas hambatan-hambatan perizinan berusaha.

"Kami juga memanfaatkan dunia teknologi informasi dengan memberikan informasi potensi investasi melalui sosial media milik Pemkot Depok dan juga melalui kanal Youtube, website resmi Pemkot Depok, dan juga menyebarkan booklet," ujar Hardiono.

Pemkot Depok juga telah menarik tim teknis dari dinas terkait untuk ditempatkan di DPMPTSP dan mendapatkan pelimpahan kewenangan seluruh perizinan, sehingga seluruh perizinan dan rekomendasi dapat terpusat yg berdampak pada percepatan proses perizinan.

"Perizinan mendukung investasi. Aturannya akan lebih dipermudah dan dipersingkat sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo," pungkas Hardiono.

Sebelumnya, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat, berdasarkan kajian terhadap 1.109 perda, ada 347 yang menghambat investasi masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, perda bermasalah paling banyak pada aspek pajak dan retribusi. Kajian KPPOD dilakukan di enam daerah yang menjadi sentra bisnis dan industri, yakni DKI Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Kulonprogo, dan Sidoarjo. Ruang lingkup studi lapangan tersebut meliputi peraturan daerah terkait ekonomi dan investasi kegiatan berusaha, antara lain perda pajak dan retribusi, perizinan, ketenagakerjaan, dan kegiatan berusaha lainnya. 



Sumber: Suara Pembaruan