Defisit Rp 10 T, DPRD Sisir APBD DKI

Defisit Rp 10 T, DPRD Sisir APBD DKI
Prasetio Edi Marsudi. ( Foto: Antara )
Lenny Tristia Tambun / FMB Selasa, 26 November 2019 | 11:48 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Rapat Badan Anggaran (Banggar) untuk membahas hasil pembahasan anggaran di lima komisi DPRD DKI yang digelar untuk pertama kalinya, Senin (25/11/2019), akhirnya diskors atau dihentikan untuk sementara waktu. Untuk dilanjutkan hari ini, Selasa (26/11/2019).

Rapat yang dimulai pada Senin siang hari, sempat diskors karena terjadinya defisit anggaran sebesar Rp 10 triliun. Dari hasil pembahasan anggaran di lima komisi, terdapat proyeksi pengeluaran dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 mencapai Rp 97 triliun. Sementara, proyeksi pendapatan dalam KUA-PPAS tersebut hanya Rp 87 triliun.

Berdasarkan data yang didapatkan Beritasatu.com, proyeksi pendapatan yang diajukan oleh Pemprov DKI terus mengalami penurunan. Pada rancangan KUA-PPAS yang diserahkan pada Juli 2019, Pemprov DKI mengajukan nilai Rp 95,5 triliun. Nilai tersebut mengalami pengurangan setelah rapat banggar pertama pada 23 Oktober menjadi Rp 89,4 triliun. Terakhir, nilai KUA-PPAS 2020 turun menjadi Rp 87,1 triliun setelah pembahasan penyertaan modal daerah (PMD) DKI pekan lalu.

Para anggota Banggar DPRD, termasuk Ketua Banggar DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mempertanyakan tentang penurunan proyeksi pendapatan 2020 yang turun dari rancangan awal.

"Sebelumnya di KUA-PPAS (diajukan) Rp 95,9 triliun lalu turun jadi Rp 89 triliun. Sekarang turun lagi jadi Rp 87 triliun. Makanya, saya putuskan untuk diskors agar komisi menyisir ulang karena ada kegiatan, uangnya enggak ada," kata Prasetio Edi Marsudi dalam rapat Banggar di DPRD DKI, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Ia melihat perubahan anggaran yang diajukan oleh Pemprov DKI terjadi lantaran berkurangnya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dalam dokumen KUA-PPAS 2020 pertama yang diajukan Pemprov DKI menetapkan total dana transfer pemerintah pusat mencapai Rp 25 triliun. Namun, nilai tersebut berkurang saat pembahasan terakhir dengan pimpinan dewan menjadi Rp 21 triliun.

"Saat KUA-PPAS awal, total dari pemerintah pusat Rp 25 triliun. Tiba-tiba turun jadi Rp 21 triliun. Ini bagaimana nih, ada dana perimbangan yang di-hold pemerintah. Konsekuensinya berkurang semuanya," ujar Prasetio Edi Marsudi.

Melihat hal tersebut, Prasetio Edi Marsudi sempat menskors Rapat Banggar agar seluruh Komisi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyisiran anggaran agar defisit tersebut dapat diminimalisasikan. Rapat Banggar akan digelar kembali pada pukul 19.00 WIB. Namun, setelah dua jam tertunda dari waktu yang ditentukan, Banggar dan eksekutif menyepakati Rapat Banggar pertama ditunda pelaksanaannya hingga hari ini, Selasa (26/11/2019).

Penundaan rapat tersebut, menurut Prasetio Edi Marsudi dikarenakan selain jumlah anggota dewan yang tidak kuorum, juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah tidak bisa hadir dalam rapat Banggar.

“Karena Pak Sekda harus hadir dalam acara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPS)) bersama Gubernur DKI. Kami kalau menunggu terus sampai tengah malam ya tidak mungkin. Makanya kami skors,” terang Prasetio Edi Marsudi.

Saat ini, pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

Sementara itu, Sekda DKI Saefullah mengakui terjadi perubahan nilai KUA-PPAS 2020, khususnya proyeksi rincian pendapatan untuk tahun depan. Turunnya dana perimbangan dan proyeksi penerimaan asli daerah (PAD) menjadi faktor utama penyesuaian nilai KUA-PPAS.

“Target PAD atau pajak daerah terus berkurang. Awalnya, Pemprov DKI menetapkan target pajak sebesar Rp 57,7 triliun. Kemudian setelah proses pembahasan dengan komisi, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI menurunkan target pajak sebesar Rp 1 triliun. Sehingga target pajak daerah berubah menjadi Rp 56,7 triliun,” papar Saefullah.

Pengurangan proyeksi pendapatan pada beberapa pos pajak, di antaranya pajak hotel sekitar Rp 2 triliun, pada pembahasan dengan komisi B turun menjadi Rp 1,9 triliun. Lalu pajak hiburan dari Rp 1,2 triliun menjadi Rp 1,1 triliun; pajak parkir dari Rp 1,350 triliun turun jadi Rp 1,1 triliun; dan PBB turun dari Rp 11 triliun menjadi Rp 8 triliun.

Tidak hanya itu saja, Saefullah juga melihat adanya perbedaan nilai penyertaan modal daerah (PMD) yang dibahas oleh Komisi C dan Komisi B. Total PMD untuk BUMD yang disetujui Komisi B itu Rp 9,8 triliun. Sementara itu, Komisi C justru sepakat di angka Rp 9,1 triliun.

“Karena itu, kami akan koordinasi dengan komisi-komisi untuk menyisir ulang semua anggaran,” tegas Saefullah.



Sumber: BeritaSatu.com