Ribuan Rumah Mewah di Depok Tunggak PBB

Ribuan Rumah Mewah di Depok Tunggak PBB
Suasana kemacetan di Jalan Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. ( Foto: BeritaSatu Photo / Bhakti Hariani )
Bhakti Hariani / FMB Rabu, 27 November 2019 | 15:10 WIB

Depok, Beritasatu.com - Ribuan rumah mewah di Kota Depok, Jawa Barat masih menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa perumahan tersebut di antaranya Raffles Hills, Pesona Khayangan, Telaga Golf, dan Green Andara Residence.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana mengatakan, saat ini ada ribuan rumah mewah di berbagai kawasan elit yang masih menunggak PBB tahun 2019. Nina menuturkan, dari 2.164 Surat Pemberitahun Pajak Terutang (SPPT) di Perumahan Raffless Hills masih ada sebanyak 719 SPPT yang belum terbayar dengan total tagihan Rp 2.122.057.968. Lalu di Perumahan Pesona Khayangan dari 1105 SPPT sebanyak 445 SPPT belum terbayarkan dengan total tagihan Rp 1.155.732.480.

Kemudian di Perumahan Telaga Golf jumlah SPPT ada 1.680 dengan tunggakan 942 SPPT Rp 1.068.131.268, dan Green Andara Residence 256 SPPT sebanyak 118 SPPT total tunggakan Rp 235.622.041.

"Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini berkurang sekitar hampir Rp 5 miliar akibat tunggakan PBB," ujar Nina di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019)

Nina mengungkapkan, ketika dilakukan penagihan oleh petugas pajak. Para pemilik rumah mewah memberikan berbagai alasan untuk menghindari pembayaran PBB.

"Alasan mereka macam-macam. Ada yang bilang tidak sanggup bayar PBB, karena rumah hasil warisan, dan ada juga yang mengaku kelupaan," tutur Nina.

Kepala Bidang Pajak Daerah II Badan Keuangan Daerah Kota Depok Mohammad Reza mengatakan, sudah ada sanksi berupa teguran yang diberikan kepada pemilik rumah. Pemkot Depok akan memasang stiker peringatan di rumah penunggak pajak.

"Kami minggu ini bergerak untuk pemasangan stiker. Teguran sudah, tapi nanti setelah teguran, kami akan pasang stiker. Prosedurnya begitu. Teguran satu sudah, teguran dua. Nanti akan ada teguran tiga. Ada prosedur yang harus ditempuh dulu, baru nanti dipasang. Kami juga nanti akan ada offline ke lokasi itu untuk pembayaran di tempat. Kami buka loket juga," papar Reza.

Lebih lanjut diungkap Reza, proses pemberian teguran stiker hingga pemasangan plang akan dilakukan jika wajib pajak tidak mengindahkan teguran BKD lebih dari tujuh hari setelah diberikan kepada wajib pajak.

"Prosesnya, kami cetak surat tagihan pajak daerah, lalu kami sampaikan ke para wajib pajak lalu setelah tujuh hari diterima tidak ada pembayaran akan kami tempel stiker," kata Reza.



Sumber: Suara Pembaruan