Perlu Upaya Ekstra Memasyarakatkan Sepeda di DKI

Perlu Upaya Ekstra Memasyarakatkan Sepeda di DKI
Ilustrasi Jalur Sepeda ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Erwin C Sihombing / WBP Sabtu, 30 November 2019 | 11:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masifnya keberadaan jalur sepeda yang membagi badan jalan pada ruas jalan tertentu di Jakarta malah menjadi sumber kemacetan. Meski diancam sanksi tilang, pada jam-jam sibuk, pengendara motor atau mobil nekat menerobos jalur sepeda.

Situasi tersebut acapkali ditemukan di Jalan Pramuka, Jaktim. Dirlantas Polda Metro Jaya bahkan menyebut Pramuka sebagai wilayah pelanggaran jalur sepeda paling tinggi. Pelanggar paling banyak adalah pengguna sepeda motor.

Selain Pramuka, jalur sepeda di Jalan Diponegoro, Jakpus, atau di sekitar Panglima Polim, Jaksel juga kerap dilanggar pengemudi kendaraan pribadi motor maupun mobil. Alasan mereka sederhana, badan jalan yang menyempit membuat gerak kendaraan terbatas. Enggan jalannya tersendat mereka menerobos jalur sepeda.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai permasalahan jalur sepeda yang di satu sisi menjadi sumber kemacetan disebabkan tidak adanya kebijakan pendukung. Misalnya kemacetan di Jalan Pramuka yang menurutnya lebih disebabkan karena parkir liar di bahu jalan.

"Saya sudah lihat di Pramuka karena kemarin sempat lewat sana. Di sana persoalannya adalah parkir liar. Artinya harus dibenahi parkirnya bukan jalur sepedanya," kata Djoko Setijowarno di Jakarta, Sabtu (30/11).

Memasyarakatkan sepeda, kata Djoko, bukan perkara mudah. Sebab situasi sekarang sudah jauh berbeda dibanding 10-20 tahun yang lalu. Sepeda motor kini menjadi primadona di Jakarta dan lebih dari 50 persen orang yang bekerja di Jakarta berasal dari wilayah lain seperti Bogor, Tangerang, Bekasi maupun Depok.

Adanya jalur sepeda tidak cukup untuk membuat warga beralih ke transportasi umum maupun naik sepeda. Dia tidak bisa membayangkan warga ramai-ramai menggunakan sepeda ke Jakarta untuk bekerja. "Jangan dibayangkan adanya jalur sepeda membuat orang ramai-ramai menggunakan sepeda. Meski jalur sepeda tujuannya baik tetapi belum cukup untuk menata Jakarta," kata Djoko Setijowarno.

Kebijakan lain yang perlu diintensifkan adalah keberadaan transportasi massal untuk mengurangi jumlah pengguna kendaraan pribadi. Selama masyarakat masih enggan menggunakan transportasi umum maka selama itu pula jalur sepeda bakal diterobos pengguna motor atau mobil.

Djoko juga belum melihat banyaknya penyewaan sepeda di Jakarta. Misalnya di perkantoran, sekolah-sekolah atau apartemen di Jakarta. Dengan begitu sepeda belum menjadi alat transportasi unggulan. Bahkan kalah dengan otopet yang diminati banyak anak muda. "Orang kurang menyadari tingginya jumlah sepeda motor telah menghilangkan budaya bersepeda dan berjalan kaki. Sepeda di Jakarta paling hanya komunitas," ungkap Djoko Setijowarno.

Dia mengkritik jalur sepeda di Jakarta yang hanya dibatasi garis lurus, garis putus-putus dan cone. Menurutnya jalur sepeda harus dibatasi dengan pagar setengah meter agar tidak diserobot pengguna motor atau mobil.

Dia menjadikan Tiongkok sebagai contohnya. Jalur sepeda di sana diberi pagar. Sebab karakter masyarakatnya serupa dengan di Jakarta yang sulit diatur. Namun jalur sepeda di Tiongkok lebih lebar sekitar tiga meter atau cukup untuk satu lajur mobil. "Untuk penerapan sanksi tilang jalur sepeda saya setuju tetapi perlu ditata lagi jalurnya, harus dibatasi seperti di Tiongkok. Selain sepeda, otopet atau kendaraan listrik bisa menggunakan jalur itu tanpa khawatir diserobot kendaraan lain," kata Djoko Setijowarno.



Sumber: Suara Pembaruan