Lahan Makam di Depok Tersisa 12 Hektare

Lahan Makam di Depok Tersisa 12 Hektare
Salah satu lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yan dikelola Pemkot Depok yakni di Kalimulya 1 yang tengah diziarahi warga Depok, Jawa Barat. (Foto: Suara Pembaruan / Bhakti Hariani)
Bhakti Hariani / FMB Senin, 2 Desember 2019 | 10:57 WIB

Depok, Beritasatu.com - Kota Depok memiliki lahan Taman Pemakaman Umum (TPU) seluas 42 hektare yang tersebar di 12 titik. Sejauh ini hanya tersisa 12,4 hektare yang belum digunakan.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Mohammad Ridwan menuturkan sisa lahan 12,4 hektare tersebut belum digunakan. Pemkot Depok sendiri mengelola 13 titik TPU yakni di wilayah Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Kalimulya 1, Kalimulya 2, Kalimulya 3, Kelurahan Sukatani, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Sawangan Lama, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Bojongsari, dan Kelurahan Tapos.

Dikatakan Ridwan, setiap bulan ada sekitar 10-11 warga yang mengajukan Izin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) milik pemerintah di Depok. "Ada yang warga Depok, ada juga yang warga luar Depok. Jadi tinggal di Depok hanya KTP dan KK-nya berdomisili luar Depok," kata Ridwan di Depok, Jawa Barat, Senin (2/12/2019).

Lebih lanjut dipaparkan dia, warga Depok yang ingin menggunakan lahan makam di TPU yang dikelola pemerintah membayar retribusi Rp 125.000 pada tahun pertama.

Kemudian, kata Ridwan, melakukan perpanjangan dengan daftar ulang sebesar Rp 75.000. Daftar ulang dimulai di tahun keempat. Untuk warga dari luar Depok akan dikenakan biaya sebesar Rp 1.025.000 per orang.

Rinciannya, Rp 1 juta untuk retribusi dan Rp 25.000 untuk pemeliharaan. Retribusi itu telah diatur di Perda nomor 4 tahun 2012 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan pemakanan dan pengabuan mayat.

Lahan TPU, lanjut Ridwan, berasal dari pengembang yang harus menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas berupa lahan pemakaman dua persen dari luas lahan yang mereka bangun.

"Jumlah lahan makam belum tentu bertambah tiap tahunnya, semua bergantung pada penyerahan aset kepada Pemkot Depok yang menjadi kewenangan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok," tutur Ridwan. 



Sumber: Suara Pembaruan