DKI Usulkan RAPBD DKI 2020 Naik 1,22 %

DKI Usulkan RAPBD DKI 2020 Naik 1,22 %
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Lenny Tristia Tambun / JAS Selasa, 3 Desember 2019 | 17:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyerahkan dokuman Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 senilai Rp 87,95 triliun dalam Rapat Paripurna DPRD DKI.

Nilai RAPBD DKI yang diusulkan Pemprov DKI tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,22 persen dari nilai APBD DKI 2019 yang mencapai Rp 86,89 triliun.

Mengawali pidatonya, Gubernur Anies memaparkan mengenai Kebijakan Umum dalam RAPBD DKI Jakarta 2020 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Ia pun menegaskan, APBD DKI Jakarta 2020 tetap difokuskan pada implementasi program-program strategis yang dirincikan dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD). KSD ini disusun sebagai pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi program-program strategis yang kita sebut juga sebagai KSD itu akan terus kita laksanakan di tahun 2020 ini. Dan kita bersyukur, beberapa program strategis itu disepakati bersama dengan baik, termasuk misalnya terkait dengan air dan lain-lain. Jadi kita berharap semua KSD, Kegiatan Strategis Daerah yang itu adalah terjemahan dari RPJMD Tahun 2017-2022, nanti bisa dilaksanakan (secara berkesinambungan),” kata Anies Baswedan di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Dijelaskannya, kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Di antaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan retribusi daerah serta kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan daerah juga didapatkan melalui pengelolaan Dana Perimbangan, yang difokuskan pada percepatan penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

“Dana perimbangan mengalami sedikit peningkatan, khususnya dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sementara itu Dana Bagi Hasil mengalami penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD,” terang Anies Baswedan.

Kemudian, pendapatan daerah juga didapatkan dari peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah, yang difokuskan pada koordinasi pencairan hibah MRT sesuai Naskah Perjanjian Pemberian Hibah (NPPH) dan hibah dari Jasa Raharja.

Dijelaskan Anies Baswedan, Pendapatan Daerah Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 82,19 triliun atau meningkat 9,60 persen dibandingkan Perubahan APBD DKI 2019 sebesar Rp 74,99 triliun.

Rencana Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 57,56 triliun; Dana Perimbangan sebesar Rp 21,61 triliun, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 3,01 triliun.

Melihat dari proyeksi nilai PAD 2020, untuk sektor pendapatan, DKI masih sangat bergantung pada PAD yang mencapai sekitar 70 persen dari total nilai proyeksi pendapatan daerah 2020. Sedangkan 30 persen lagi ditutupi dari sektor pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Lalu bagaimana proyeksi PAD 2020? Anies Baswedan menerangkan rencana PAD DKI 2020 diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 50,17 triliun; Retribusi Daerah sebesar Rp 755,75 miliar; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 750,00 miliar, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 5,88 triliun.

Dengan kata lain, pendapatan DKI sangat bergantung pada perolehan sektor pajak daerah yang menguasai proyeksi PAD DKI 2020 sebesar 87,1 persen. Sedangkan sisanya, 12,8 persen diharapkan diperoleh dari tiga sektor PAD lainnya.

“Sedangkan untuk Dana Perimbangan sebesar Rp 21,61 triliun. Berasal dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp 17,82 triliun serta Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,79 triliun,” papar Anies Baswedan.

Selanjutnya untuk Lain-lain Pendapatan Daerahyang Sah sebesar Rp 3,01 triliun. Berasal dari pendapatan hibah sebesar Rp 2,95 triliun serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 62,61 miliar.

Postur Pendapatan Daerah RAPBD DKI 2020

Pendapatan Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 57,56 T
Dana Perimbangan Rp 21,61 T
Lain-Lain Pendapatan Daerah Rp 3,01 T

Total Rp 82,19 T

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah 2020
Pajak Daerah Rp 50,17 T
Retribusi Daerah Rp 755,75 M
Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan Rp 750 M
Lain-Lain PAD yang sah Rp 5,88 T

Total Rp 57,56 T

Proyeksi Pajak Daerah 2020
Pajak Kendaraan Bermotor Rp 9,5 T
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 5,9 T
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 1,4 T
Pajak Hotel Rp 1,95 T
Pajak Restoran Rp 4,25 T
Pajak Hiburan Rp 1,1 T
Pajak Reklame Rp 1,32 T
Pajak Penerangan Jalan Rp 1,02 T
Pajak Air Tanah Rp 120 M
Pajak Parkir Rp 1,35 T
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 10,6 T
Pajak Bumi dan Bangunan Rp 11 T
Pajak Rokok tetap senilai Rp 650 M

Total Rp 50,17 T

Proyeksi Retribusi Daerah 2020
Retribusi Jasa Umum Rp 117,86 M
Retribusi Jasa Usaha Rp 177,42 M
Retribusi Jasa Perizinan Rp 460,47 M

Total Rp 755,75 M

Proyeksi Dana Perimbangan DKI 2020
Dana Bagi Hasil Rp 17,82 T
Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,79 T

Total 21,61 T

Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan hibah Rp 2,95 T
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 62,61 M
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 3,01 T

Total Rp 3,01 T