Anggaran TGUPP Dinilai Bebani APBD DKI

Anggaran TGUPP Dinilai Bebani APBD DKI
Penandatanganan Nota Kesepahaman Rancangan KUA-PPAS DKI 2020 di DPRD DKI, Jakarta, Kamis (28/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 4 Desember 2019 | 20:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020, di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tiga fraksi ini menilai anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat membebani APBD DKI.

PSI Tagih Tanggung Jawab Anies Sebagai Gubernur

Kedua fraksi ini, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan kritikannya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.

Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak mengatakan selain telah membuat tumpul beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI karena terlalu banyak proyek pembangunan diberikan ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro), kondisi tersebut diperparah dengan kehadiran TGUPP sebagai perpanjangan tangan Gubernur di SKPD.

“Fraksi PDIP melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh kehadiran TGUPP. Oleh sebab itu, kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan. Dan memakai dana operasional Gubernur,” Jhonny Simanjuntak dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Angkat BW Jadi TGUPP, Ini Respons Anies

Sementara itu, anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan mengatakan Fraksi Golkar menilai, kinerja TGUPP DKI Jakarta tidak efektif. Bahkan, kehadiran TGUPP membebani APBD DKI.

“Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta,” ujar Judistira Hermawan.

Kemudian, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P.
Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza Prabowo menilai anggaran TGUPP harus dihapus dari Raperda APBD DKI 2020.

"Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi," kata Anthony Winza Probowo.

TGUPP Dinilai Biang Onar Persoalan di DKI

Seperti diketahui, Pemprov DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI.

Dalam pembahasan anggaran, Komisi A merekomendasikan anggaran TGUPP dicoret dari rancangan KUA-PPAS dan dialihkan menggunakan biaya operasional Anies. Sebab, TGUPP bertanggung jawab langsung kepada Anies.
Selain itu, Komisi A juga merekomendasikan adanya evaluasi tugas pokok dan fungsi TGUPP. Sebab, jumlah anggota dan anggaran TGUPP melonjak di era Anies. Padahal, anggaran TGUPP era pemerintahan sebelumnya tidak sebesar era Anies. Tetapi, anggaran TGUPP tersebut tetap dimasukkan KUA-PPAS DKI 2020.



Sumber: BeritaSatu.com