Fraksi PDIP Kritisi DKI Beri Banyak Proyek ke Jakpro

Fraksi PDIP Kritisi DKI Beri Banyak Proyek ke Jakpro
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) bersama Budayawan Salim Said (kanan) mendapat penjelasan Direktur Utama Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengenai rencana revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta, di Jakarta, Rabu (3/7/19). Revitalisasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan memutakhirkan kawasan menjadi sentra kegiatan kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional. ( Foto: beritasatu / defrizal )
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 4 Desember 2019 | 20:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rapat paripurna pemandangan Fraksi DPRD DKI terhadap penyampaian pidato Gubernur DKI, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang memberi terlalu banyak proyek penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Anggaran TGUPP Dinilai Bebani APBD DKI

Anggota Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak, mengatakan, dalam struktur Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020, Jakpro mendapatkan banyak penugasan proyek pembangunan. Mulai dari pembangunan rumah DP nol rupiah, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), pembangunan LRT Jakarta, penyelenggaraan Formula E, hingga mengurus revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).

"Semua kegiatan ini merupakan janji politik dari Bapak Gubernur Anies Baswedan,” kata Jhonny Simanjuntak dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Jhonny melihat, adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD DKI tersebut. Karena seharusnya, program-program tersebut bisa didelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Seperti program pembangunan rumah DP nol rupiah bisa didelegasikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI. Lalu revitalisasi TIM bisa dikerjakan oleh Dinas Pariwisata.

DPRD DKI Minta Audit BUMD Sebelum Diberikan PMD

"Penunjukan BUMD sebagai pelaksana program-program tersebut bisa menyebabkan fungsi SKPD menjadi tumpul. Karena seolah tidak diberi amanah oleh Gubernur untuk menyelesaikan program-program tersebut,” terang Jhonny Simanjuntak.

Fraksi PDI-P juga mempertanyakan fungsi Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang akan diberikan kepada Jakpro. Sebab, PMD tersebut tidak memberikan dividen yang signifikan kepada Pemprov DKI.

"Besarnya PMD yang dikucurkan tiap tahun kepada BUMD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BUMD, termasuk besaran dividennya," ungkap Jhonny Simanjuntak.

Dalam pembahasan anggaran, PT Jakpro mengusulkan PMD sebesar Rp 4,6 triliun. Akhirnya, dalam dokumen anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 disepakati PMD untuk Jakpro diturunkan menjadi Rp 2,7 triliun.

Fraksi PDIP juga menyoroti total suntikan dana berupa PMD kepada BUMD dalam Raperda APBD DKI 2020 sebesar Rp 7,6 triliun, yang menurun dibandingkan tahun ini sebesar Rp 7,8 triliun. Serta mempertanyakan adanya pemberian pinjaman daerah sebesar Rp 500 miliar untuk program DP nol rupiah.

“Sehubungan dengan rancangan belanja tersebut, kami meminta agar perencanaan dan pelaksanaan peruntukannya lebih terbuka. Dan mempercepat pembangunan infrastruktur dan menunjang PAD,” tegas Jhonny Simanjuntak.



Sumber: BeritaSatu.com