Anies Sebut Serapan Terkendali Hasil Kerja TGUPP

Anies Sebut Serapan Terkendali Hasil Kerja TGUPP
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan di acara reuni 212 di Monas, Senin, 2 Desember 219. ( Foto: istimewa )
Lenny Tristia Tambun / FER Rabu, 4 Desember 2019 | 20:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dikritik terkait kinerja Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tidak efetif dan tak terukur kinerjanya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berdalih kinerja tim ini bisa dilihat dari serapan anggaran yang terkendali.

TGUPP Dinilai Biang Onar Persoalan di DKI

"Begini, anda melihat, misalnya, serapan yang berjalan dengan baik, program yang berjalan dengan baik. Itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program. Jadi begitu anda melihat serapan kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerja,” kata Anies Baswedan seusai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut Anies, kehadiran TGUPP untuk memastikan kegiatan strategis daerah (KSD) benar-benar terlaksana dengan baik. Semua program kerja yang ditetapkan oleh SKPD DKI dapat terlaksana dengan tepat sasaran.

"Untuk memastikan agar KSD itu benar-benar terlaksana. Jadi kalau Dinas, mereka punya programnya, kalau ini (TGUPP) pada pengendalian pelaksana program. Ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik. Artinya fungsi-fungsi itu berjalan. Karena memang ini (TGUPP) adalah delevery unit,” jelas Anies Baswedan.

Anggaran TGUPP Dinilai Bebani APBD DKI

Seperti diketahui, dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020, di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tiga fraksi ini menilai anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sangat membebani APBD DKI.

Kedua fraksi ini, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan kritikannya dalam rapat paripurna yang digelar hari ini.

"Fraksi PDIP melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh kehadiran TGUPP. Oleh sebab itu, kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan. Dan memakai dana operasional Gubernur,” Jhonny Simanjuntak dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Kepala SKPD Dinilai Lebih Takut kepada TGUPP

Sementara itu, Fraksi Golkar menilai, kinerja TGUPP DKI Jakarta tidak efektif. Bahkan, kehadiran TGUPP membebani APBD DKI. Karena itu, Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta.

Sedangkan, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI juga meminta hal yang sama dengan Fraksi PDI-P. Terkait TGUPP, belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Oleh sebab itu, Fraksi PSI menilai bahwa anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi.

Pemprov DKI mengusulkan anggaran TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta tahun 2020.

Anggaran tersebut berada pada pos Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan mitra kerja Komisi A DPRD DKI.



Sumber: BeritaSatu.com