Rumah DP Rp 0 Gagal Jadi Unggulan DKI

Rumah DP Rp 0 Gagal Jadi Unggulan DKI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan tower Samawa yang menjadi rumah hunian pertama Program Samawa Rumah DP 0 Rupiah di lokasi hunian Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Sabtu (31/8/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia Tambun )
Erwin C Sihombing / YUD Kamis, 5 Desember 2019 | 06:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 31 Agustus 2019 silam, Rusunami Klapa Village, masih sepi. Dari total 780 unit yang tersedia, hanya 100 unit yang terjual. Padahal program rumah dengan uang muka (down payment/DP) Rp 0 menjadi program unggulan DKI.

Dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tentang rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2020, di DPRD DKI, Rabu (4/12/2019), persoalan rumah DP Rp 0 banyak disinggung, dimulai dari prosedur pengajuan yang berbelit-belit hingga peruntukannya tidak tepat sasaran.

Baca juga: Gerindra DKI Soroti Capaian Rumah DP 0 Rupiah

Fraksi PDI-P menilai program Rusunami DP Rp 0 tidak selaras dengan visi penyediaan hunian terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena kualifikasinya lebih kepada masyarakat menengah ke atas dengan pendapatan per bulan Rp 7 juta.

Adanya pemangkasan dana talangan uang muka rumah DP Rp 0 sebesar Rp 1,5 triliun dari alokasi Rp 2 triliun dalam rancangan anggaran 2020, diharapkan mendorong pemerintah untuk menyediakan rusunawa untuk MBR.

Baca juga: DKI Ajak Pengembang Bangun Rumah DP Nol Rupiah

"Pemprov juga tidak serius melakukan pembangunan rumah susun sewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan tarif sewa terjangkau. Hal ini disebabkan karena terlalu fokus kepada program Rumah DP Nol Rupiah," kata politisi PDI-P Jhonny Simanjuntak.

Fraksi Partai Gerindra menyayangkan pemangkasan talangan uang muka sebesar Rp 1,5 triliun untuk rumah DP Rp 0. Langkah tersebut menunjukan DKI tidak konsisten terhadap program unggulannya sendiri.

Baca juga: Pendaftar: Prosedur Rumah DP Nol Rumit

Terlebih lagi, rusunami DP Rp 0 baru terbangun 780 unit, masih jauh dari realisasi yang diharapkan sebanyak 2000 unit pada tahun 2020 nanti. Mengenai pemangkasan talangan uang muka, Gerindra meminta DKI mencari skema pendanaan yang lain untuk menutup itu.

Fraksi PKS berharap pemangkasan talangan yang muka tidak mempengaruhi pengembangan program rusunami DP Rp 0. Dana talangan sebesar Rp2 triliun dipangkas Rp 1,5 triliun lantaran rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 sempat defisit.

Namun demikian, PKS meminta DKI memperbaiki prosedur pengajuan dan proses kepemilikan rumah yang menjadikan Rusunami Klapa Village masih sepi. Fraksi PKS meyakini belum terisinya Rusunami Klapa Village disebabkan tidak tegasnya prosedur pengajuan baik pada tahap Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) maupun di Bank DKI.

Hal ini turut disinggung oleh Fraksi Demokrat yang meminta gubernur untuk memperbaiki prosedur pengajuan mengingat ke depan terdapat rencana untuk membangun rusunami DP Rp 0 di wilayah lain.

Secara terpisah, Kadis Perumahan dan Pemukiman DKI, Kelik Indriyanto menuturkan, rendahnya pembelian unit Rusunami Klapa Village disebabkan pembeli tidak memenuhi syarat administrasi dari Bank DKI, bukan dikarenakan hunian itu sepi peminat.

Dia menyebutkan banyaknya pembeli yang gugur lantaran hasil pemeriksaan dari bank menunjukan calon pembeli masih memiliki tunggakan lain seperti kendaraan maupun alat elektronik.

Pengamat perkotaan Nirwono Joga mengatakan, program rusunami DP Rp 0 tidak realistis sejak awal bahkan riskan menjadi beban DKI. Terlebih menggunakan dana talangan uang muka dari APBD yang mengharuskan pembeli menggantinya.

"Program perumahan harus realistis, tepat sasaran, sesuai kemampuan, sehingga tidak akan terjadi kredit macet. Setiap konsumen harus berpikir matang dan bijak menggunakan uang dan peluang agar tidak bermasalah di kemudian hari," kata Nirwono.



Sumber: Suara Pembaruan