Subsidi Dikurangi, MRT Andalkan Pendapatan Nontiket

Subsidi Dikurangi, MRT Andalkan Pendapatan Nontiket
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar (kedua kanan), dan CEO Seoul Metro, Taeho Kim (kedua kiri) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di kantor PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Lenny Tristia )
Lenny Tristia Tambun / FER Kamis, 5 Desember 2019 | 16:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dikuranginya anggaran belanja subsidi untuk kewajiban pelayanan publik (public service obligation - PSO), membuat PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta tidak bisa mengandalkan pendapatan dari penjualan tiket saja.

Tanpa Subsidi, Operasional MRT Masih Berat

Untuk menutupi kekurangan subsidi serta meningkatkan laba pada tahun 2020, PT MRT Jakarta mengandalkan pendapatan di luar penjualan tiket atau non farebox revenue.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, PSO MRT Jakarta dikurangi sebesar Rp 158,5 miliar. Dari awalnya diusulkan sebesar Rp 938,5 miliar menjadi Rp 825 miliar.

"Pertambahan PSO MRT Jakarta ini diproyeksikan meningkat dari tahun ini yang sebesar Rp 672,3 miliar. Proyeksi PSO bertambah karena target jumlah penumpang di tahun 2020 juga meningkat,” kata Syafrin Liputo, Kamis (5/12/2019).

MRT Jakarta Bersiap Melantai di Bursa pada 2022

Ditempat terpisah, Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar menegaskan, pengurangan PSO tidak akan berpengaruh pada pelayanan kepada pelanggan MRT Jakarta. Karena pihaknya sudah memiliki standar pelayanan minimal (SPM) yang harus diterapkan. SPM ini akan menjadi penilaian kinerja perusahaannya untuk mendapatkan PSO tersebut.

Diungkapkannya, untuk meningkatkan laba pada tahun 2020, pihaknya tidak bisa mengandalkan dari pendapatan penjualan tiket saja. Karena, penghasilan tiket bergantung pada jumlah penumpang yang nilai tarifnya disubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui anggaran belanja subsidi atau PSO.

"Kita tidak bisa bergantung dari PSO. Artinya, kalau jumlah penumpang melebihi proyeksi target, maka kami harus menutup kekurangan subsidi tiket menggunakan sumber pendapatan non farebox. Jadi kalau jumlah penumpang melebihi target, maka kita harus bayarnya dari sumber pendapatan yang lain,” kata William Sabandar.

Jumlah Penumpang MRT Hampir 20 Juta Orang

Karena, PSO sendiri telah dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang dikaitkan dengan tarif keekonomian. Sementara tarif keekonomian dihitung dari tujuh komponen operasional yang harus disubsidi pemerintah. Ada pun yang disubsidi itu adalah biaya prasarana, biaya modal fasilitas, biaya SDM, biaya pajak, retribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta margin 10 persen dari pendapatan.

Dari semua biaya tujuh komponen tersebut dihitung menjadi satu tarif keekonomian. Tarif keekonomian MRT Jakarta sebesar Rp 31.699 per penumpang. Sedangkan tarif subsidi yang diberlakukan paling tinggi sebesar Rp 14.000 per penumpang. Dengan begitu, subsidi yang diberikan Pemprov DKI mencapai Rp 17.699 per penumpang.

Dengan mengandalkan pendapatan nontiket, tahun ini, PT MRT Jakarta berhasil meraih laba sekitar Rp 60 miliar. Sehingga pihaknya, optimistis tahun 2020 ditargetkan laba yang diperoleh mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar.

Pada tahun 2019, laba sebesar Rp 60 miliar diraih dari pendapatan nontiket. Ada empat sumber pendapatan nontiket yang dilakukan PT MRT Jakarta. Berupa, yaitu iklan sebanyak 55 persen, naming rights sebesar 33 persen, telekomunikasi sebesar 2 persen, serta retail dan UMKM sebesar 1 persen. Total pendapatan dari empat sumber ini mencapai Rp 225 miliar pada 2019.

"Kontribusi pendapatan nontiket ini sekitar 70 hingga 80 persen dari total pendapatan yang kami dapatkan. Makanya, keempat sumber pendapatan nontiket ini, akan tetap kami pertahankan pada tahun depan. Agar dapat mendongkrak laba di tahun 2020 hingga dapat mencapai Rp 250 miliar,” jelas William Sabandar.

Sedangkan pendapatan dari tiket atau farebox revenue hanya sebesar Rp 180 miliar dari periode 24 Maret hingga 26 November 2019. Pendapatan ini diperoleh dari jumlah penumpang MRT Jakarta yang sudah mencapai 19,99 juta selama periode tersebut.

Dengan adanya pendapatan nontiket ini, William Sabandar optimistis dapat mendongkrak laba hingga 300 persen di tahun kedua dan ketiga operasional MRT Jakarta.

Untuk menjangkau target tersebut, pihaknya akan fokus pada pemasangan iklan dan penamaan stasiun (naming rights) di tujuh stasiun. Tahun depan, ia menargetkan akan menjual penamaan lima atau tujuh stasiun dari total 12 stasiun yang dilakukan naming right. Satu stasiun, yaitu Asean tidak dijual untuk naming rights.

Hal senada disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Tuhiyat. Bahwa pendapatan nontiket adalah kunci untuk melepaskan ketergantunan dari subsisi biaya operasional yang diberikan Pemprov DKI. "Kita harus berupaya meringankan Pemprov DKI lewat pendapatan dari luar tiket," kata Tuhiyat.



Sumber: BeritaSatu.com